BANGKA SELATAN – Penjabat Sementara Bupati Bangka Selatan, Elfin Elyas, memastikan bahwa APBD Perubahan 2024 untuk Kabupaten Bangka Selatan tidak mengalami defisit.
Hal ini dikarenakan selisih antara penerimaan dan belanja ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya.
“Berdasarkan laporan hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan tahun 2023, APBD 2024 telah disusun tanpa defisit, meskipun ada tantangan dalam pencapaian pendapatan asli daerah,” tegasnya kepada Mediaqu, Kamis malam (7/11/2024).
Dijelaskan Elfin, berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah, hingga September 2024, serapan PAD baru tercatat sebesar 58,24%, atau sekitar Rp 48,57 miliar, dari target PAD sebesar Rp 83,4 miliar.
Untuk mencapai target ini, pemerintah daerah tengah berupaya mengoptimalkan penagihan melalui Satuan Tugas PAD.
“Kami berfokus pada percepatan penagihan dan pengawasan agar PAD dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Sementara itu, serapan transfer dari pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), berjalan lancar.
Pemerintah daerah optimis dapat memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai program-program prioritas.
Namun, Elfin mengungkapkan bahwa untuk tahun 2025, postur anggaran dalam KUA PPAS masih bersifat sementara dan belum dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar).
“Salah satu faktor yang mempengaruhi proyeksi anggaran untuk tahun 2025 adalah penurunan alokasi DAU blok grand, yang biasanya digunakan untuk membiayai belanja pegawai,” jelas Elfin.
Menurut pria berkacamata ini, penurunan ini diperburuk dengan adanya kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang berpotensi menambah beban belanja pegawai.
Selain itu, penurunan alokasi DBH, terutama dari royalti timah, juga berdampak pada berkurangnya penerimaan daerah.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan belanja wajib dan mengikat dapat terpenuhi serta program-program prioritas tetap terlaksana dengan baik.
“Program-program prioritas seperti UHC, perlengkapan sekola dan pengembangan UMKM tetap menjadi fokus utama kami,” imbuh Elfin.
Selain itu, langkah efisiensi anggaran dilakukan dengan merasionalisasi usulan belanja yang tidak mendesak, seperti honorarium, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial yang dapat dikurangi.
Dengan langkah-langkah efisiensi ini, diharapkan APBD 2025 dapat dijalankan dengan defisit yang logis dan terukur, serta menghindari pembiayaan yang tidak rasional.
“Kami akan memastikan anggaran terlebih dahulu diprioritaskan untuk belanja wajib dan mengikat, kemudian baru memastikan bahwa tiga program prioritas berjalan sesuai rencana,” tutup Elfin. (Suf)
