PANGKALPINANG – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang pada Senin (28/10/2024).
Pertemuan yang berlangsung di kantor KPU setempat ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan merumuskan strategi untuk mencapai target 83 persen partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Budi menekankan pentingnya mobilisasi semua elemen masyarakat untuk menyukseskan Pilkada.
“Sampai masa tenang nanti, kita harus aktif di lapangan dengan berbagai strategi seperti pemasangan flyer, promosi melalui media sosial, serta langsung turun ke lapangan. Kami akan melibatkan camat, lurah, dan RT/RW untuk mengajak masyarakat memilih Wali Kota dan Gubernur, khususnya di Provinsi Bangka Belitung,” ujarnya.
Budi juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada. Ia menekankan agar dana tersebut digunakan sesuai dengan pengajuan dan peruntukannya untuk mencegah korupsi.
“Kolaborasi ini penting untuk memastikan dana hibah digunakan secara maksimal dan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Budi menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada sebelumnya, yang hanya mencapai 56 persen.
“Kami menargetkan 83 persen partisipasi pemilih, sama seperti saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif lalu. Ini sangat penting karena pemilihan ini berkaitan langsung dengan pemimpin daerah kita,” tambahnya.
Ketua KPU, Sobarian, menyambut baik kunjungan Pj Wali Kota dan menyampaikan bahwa KPU telah menyiapkan program-program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti
“Yok Ngupil” dan “Natak Sepradik.” KPU juga telah melakukan kunjungan langsung ke 42 kelurahan untuk sosialisasi.
“Penting bagi RT/RW untuk membantu sosialisasi agar masyarakat datang ke TPS pada 27 November nanti. Kami juga berharap bisa menggunakan foto Pj Wali Kota untuk ajakan kepada masyarakat,” urainya.
Sobarian mengungkapkan bahwa dana hibah yang dialokasikan oleh pemerintah kota mencapai Rp23 miliar, dan hingga saat ini telah terserap sekitar 59 persen.
“Diharapkan penggunaan dana akan meningkat menjelang pelaksanaan Pilkada, termasuk biaya untuk KPPS, tenda, dan pengadaan lainnya,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah disusun, Pemerintah Kota Pangkalpinang dan KPU berharap partisipasi pemilih dapat meningkat, memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dalam menentukan pemimpin daerah yang akan datang. (*)
Sumber : Dinas Kominfo
