PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2024 demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku jabatan, tetapi juga seluruh elemen pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam agenda Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi yang digelar di Cordela Hotel Bangka Tenga pada Sabtu (23/11/2024).
Budi Utama menjelaskan bahwa tahun 2024 merupakan momentum penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Tujuan utamanya adalah agar birokrasi di kota ini dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan responsif kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan melakukan evaluasi berkala serta perencanaan strategis yang terukur untuk memastikan tercapainya hasil yang maksimal.
“Pada tahun 2024 ini, kita bertekad untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar lebih optimal dalam memberi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Budi Utama.
Sosialisasi ini berfokus pada evaluasi kebijakan dan implementasi reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Evaluasi mencakup pengukuran kinerja aparatur sipil negara (ASN), baik dalam hal efisiensi kerja maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, identifikasi hambatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga menjadi salah satu bagian penting dalam agenda tersebut. Budi juga menekankan pentingnya pemetaan sumber daya manusia (SDM) agar kompetensi ASN dan tenaga honorer sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Selain itu, Budi Utama mengingatkan bahwa kolaborasi antar instansi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi yang lebih baik. “Evaluasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemangku jabatan, melainkan seluruh elemen secara menyeluruh,” katanya.
Lebih lanjut, Budi Utama berharap agar reformasi birokrasi dapat mengangkat Pangkalpinang dari posisi terendah dalam peringkat reformasi birokrasi di Bangka Belitung. Ia menyerukan semua pihak untuk fokus dan bekerja sama demi kemajuan kota.
“Harapannya, ke depan kita tidak lagi berada di deretan terendah dalam reformasi birokrasi ini. Saya minta semua konsen. Pangkalpinang harus bangkit. SDM kita clear, tidak ada yang kurang, mulai dari ASN sampai ke honorer,” tegasnya.
Reformasi birokrasi yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan, sekaligus menjadi pendorong utama pembangunan daerah. Dengan birokrasi yang lebih efektif dan transparan, Pangkalpinang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang prima.
Sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga akan terus melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi yang optimal dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pangkalpinang dapat menjadi contoh dalam penerapan reformasi birokrasi yang sukses di tingkat provinsi maupun nasional. (*)
Sumber : Dinas Kominfo