Pemprov Babel Alami Defisit Rp70 Miliar, Hidayat Arsani Fokus Efisiensi Dinas Luar
PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi tantangan besar dalam mengatasi defisit anggaran sebesar Rp70 miliar pada awal tahun 2025. Gubernur Hidayat Arsani menegaskan pentingnya langkah efisiensi, dengan fokus utama pada anggaran perjalanan dinas luar (DL) yang dianggap sebagai salah satu pos anggaran yang bisa disesuaikan guna menjaga kestabilan keuangan daerah.
Defisit anggaran ini terjadi meskipun APBD Provinsi Babel 2025 awalnya direncanakan sebesar Rp2,391 triliun, namun mengalami penurunan menjadi Rp2,370 triliun. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, yang awalnya diperkirakan mencapai Rp163 miliar, namun hanya terealisasi Rp114 miliar.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Babel, Fery Afriyanto, dalam rapat terbatas yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur pada Minggu malam (4/5/2025), menyebutkan bahwa tanpa langkah-langkah efisiensi yang cepat, defisit anggaran bisa meningkat signifikan, bahkan diperkirakan akan mencapai Rp273 miliar pada akhir tahun.
“Pada awal tahun saja kita sudah mengalami defisit sebesar Rp70 miliar, dan jika tidak segera dilakukan efisiensi, potensi defisit bisa lebih besar lagi sepanjang tahun,” ujar Fery.
Untuk menanggulangi masalah ini, TAPD mengusulkan beberapa langkah konkret, salah satunya dengan memotong anggaran perjalanan dinas seluruh perangkat daerah hingga 50 persen. Dengan langkah ini, diharapkan setiap dinas hanya akan menerima anggaran sekitar Rp1,1 miliar per tahun, yang akan disesuaikan berdasarkan prioritas kegiatan masing-masing.
Selain itu, Pemprov Babel juga mengusulkan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan besaran yang bervariasi tergantung pada tingkat jabatan, yaitu eselon II (40 persen), eselon III (35 persen), dan eselon IV serta staf (30 persen). Langkah ini diproyeksikan dapat menghemat anggaran sekitar Rp85 miliar.
Meski harus menghadapi kondisi keuangan yang ketat, Pemprov Babel tetap memperhatikan sektor-sektor prioritas. Di antaranya adalah pembiayaan BPJS Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp10 miliar, serta pemeliharaan jalan yang mendapat alokasi sebesar Rp15 miliar. Fery menegaskan bahwa pengalokasian anggaran ini dilakukan dengan tetap memprioritaskan sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Di samping itu, Pemprov Babel juga berencana untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satunya adalah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang diperkirakan dapat menambah kas daerah sebesar Rp62,2 miliar. Selain itu, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sedang digulirkan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan antara Rp30 hingga Rp35 miliar.
Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa masih ada ruang untuk efisiensi tambahan, terutama pada anggaran dinas luar yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan penghitungan ulang dan mengklasifikasikan kegiatan mana yang paling prioritas.
“Saya beri waktu untuk mengkaji ulang, kita lihat mana yang besar, sedang, dan kecil. Yang penting keuangan daerah tetap stabil dan kita bisa menghadapi tantangan anggaran ini dengan bijaksana,” tegas Hidayat.
Keputusan terkait langkah-langkah efisiensi ini akan segera dibahas lebih lanjut bersama DPRD Provinsi Babel dalam pembahasan APBD yang akan datang. Pemerintah Provinsi Babel berharap, dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, defisit anggaran yang ada bisa dikendalikan dan dapat memperkuat dasar ekonomi daerah di tahun 2025. (*)
