Ekonomi Pangkalpinang 2025 Tumbuh 4,54 Persen, IPM 81,64 Jadi Tertinggi di Bangka Belitung
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id – Pemerintah Kota Pangkalpinang memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu indikator yang menunjukkan tren positif adalah pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, mengatakan pada 2025 pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 4,54 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sempat tertekan akibat berbagai kondisi ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan perbaikan. Ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan ekonomi daerah,” ujar Saparudin.
Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkalpinang pada 2025 tercatat mencapai 81,64, sekaligus menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut Saparudin, tingginya angka IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Capaian tersebut juga menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
“IPM yang tinggi menunjukkan kualitas hidup masyarakat meningkat. Ini juga berpengaruh pada alokasi dana dari pemerintah pusat,” katanya.
Capaian tersebut disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pertemuan Bapperida Kota Pangkalpinang, Kamis (12/3/2026).
Forum itu dihadiri Wali Kota Pangkalpinang Saparudin, jajaran pemerintah daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kepala perangkat daerah, hingga para camat se-Kota Pangkalpinang.
Saparudin yang akrab disapa Prof Udin menegaskan Musrenbang menjadi forum strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang menyerap aspirasi masyarakat agar program pembangunan tepat sasaran.
“Musrenbang menjadi wadah menampung berbagai usulan pembangunan dari masyarakat. Kami berharap usulan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia menilai partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pasalnya, tidak sedikit program pembangunan yang dinilai belum terealisasi karena sebelumnya tidak pernah diajukan dalam forum Musrenbang.
“Sering ada keluhan program tidak berjalan, padahal tidak pernah diusulkan dalam Musrenbang. Karena itu masyarakat kami harapkan aktif menyampaikan usulan melalui kelurahan dan kecamatan,” katanya.
Prof Udin menambahkan, usulan pembangunan yang belum terakomodasi juga dapat disampaikan langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Menurutnya, sejumlah program strategis nasional turut mempengaruhi arah pembangunan Kota Pangkalpinang. Di antaranya pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam, pembangunan koridor kawasan industri, hingga peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Program-program ini perlu didukung kegiatan di tingkat daerah agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkot Pangkalpinang juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis potensi lokal.
Saparudin menilai sejumlah potensi daerah seperti sentra olahan nanas dan pengolahan ikan di kawasan Ketapang memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut.
“Kita ingin potensi lokal ini tidak hanya berkembang dari sisi produksi, tetapi juga diperkuat dari sisi manajemen dan pemasaran,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Pangkalpinang juga terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui pengembangan konsep smart city.
“Salah satu fokus kami adalah membangun Pangkalpinang berbasis teknologi, termasuk pengembangan data center dan aplikasi layanan terpadu agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pemerintah,” pungkasnya. (*)
