PANGKALPINANG – Kepala Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Yan Rizana, menyebutkan Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mendukung proses digitalisasi keuangan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Untuk penerbitan peraturan wali kota masih dalam proses tahapan perwakonya, sudah kita susun dan sekarang masih dalam tahap asistensi dengan provinsi. Karena semua perwako harus asistensi dengan provinsi. Selesai asistensi akan ada perwako usulan terbit, kita legalkan dan dari sini kita akan melakukan perjanjian kerja sama dengan bank sumsel, ” ujar Yan Rizana.
Ia menyebut bahwa pemerintah kota sangat mendukung proses digitalisasi keuangan dan harus segera dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah.
“Yang pasti kita semuanya harus by sistem semua. Jadi dengan by sistem seluruh pengolahan keuangan kita terdata dan diawasi juga. Jadi artinya seluruh proses keuangan apakah masuk dan keluar harus melalui proses keuangan yang ada, ” ujarnya.
Yan menambahkan untuk proses penerapan KKPD ini nantinya akan bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel sebagai mitra pemerintah kota dalam pengelolaan KKPD. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah kota juga sedang berupaya menerbitkan peraturan wali kota yang saat ini masih dalam tahap asistensi.
“Penerapan KKPD ini rencananya akan diberlakukan pada triwulan ke dua tahun 2024. Harapnya dengan penerapan KKPD ini, sistem pengelolaan keuangan pemerintah kota akan semakin baik dan mudah, sehingga ke depan sudah tidak ada lagi proses transaksi secara manual,” pungkasnya. (*)
Sumber : Diskominfo
