BANGKA SELATAN – Pemkab Bangka Selatan kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP yang kelima kalinya ini diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2023 lalu yang dinilai baik.
Atas hal itu, Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid menerima langsung laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Flora Anita Diassari, dengan predikat Opini WTP di Kantor BPK, Komplek Perkantoran Terpadu, Pangkalpinang, Jumat (28/6/24).
Bupati mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraihnya. Menurutnya, capaian opini WTP itu atas hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di Pemkab Bangka Selatan selama ini. Yaitu menselaraskan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Negeri Junjung Besaoh.
“Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang luar biasa, Kita kembali bisa meraih dan mempertahankan Opini WTP pada penilaian laporan keuangan Bangka Selatan tahun 2023. Terimakasih kepada seluruh jajaran dan OPD di Lingkungan,” kata Riza.
Riza mengatakan, Opini WTP untuk ke-lima kali berturut-turut ini tentu membuktikan bahwa sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin baik. Raihan WTP ini juga, disyukuri karena merupakan prasyarat utama bagi pemerintah daerah agar kemudian bisa menerima alokasi anggaran insentif atas prestasi-prestasi daerah lainnya.
“Sekali lagi saya bersyukur dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi,” ujarnya.
Diungkapkan dia, opini WTP atas laporan keuangan daerah merupakan hal yang membanggakan. Namun demikian, aspek yang juga tak kalah penting adalah penggunaannya. Oleh karena itu pihaknya berkomitmen sejak dari awal kepemimpinan Riza-Debby, program program yang dilaksanakan memang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan publik.
Yang mana pada hari ini semua penduduk Bangka Selatan sudah bisa berobat gratis, puluhan ribu anak anak sekolah mendapatkan seragam dan perlengkapan sekolah, pelaku-pelaku UKM k juga sudah mendapatkan bantuan sesuai skala prioritas, bantuan bibit sawit gratis juga sudah tertunaikan.
Sementara itu, wajah ibukota juga terus ditata dan dipercantik. Begitupun pola pelayanan publik terus kita geser dengan pendekatan jemput bola. Termasuk penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat yang cukup menggunakan kanal media sosial.
“Ini semua kita lakukan agar masyarakat benar benar mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah daerah,” pungkas Riza. (Suf)
