PANGKALPINANG – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 menghadirkan tantangan baru terkait kemungkinan “kotak kosong” di sejumlah daerah, yang bisa memicu ketidakstabilan politik dan sosial.
Kurniadi Ramadani S. Si, pemerhati sosial politik Bangka Belitung, menekankan pentingnya pemimpin definitif yang terpilih secara demokratis dibandingkan situasi “kotak kosong.”
Menurutnya, kemenangan kotak kosong dalam Pilkada bisa berdampak serius pada stabilitas dan pembangunan daerah.
Kurniadi menyebutkan beberapa alasan kuat mengapa kepala daerah definitif sangat dibutuhkan. Di antaranya adalah kemampuan kepala daerah dalam menjaga stabilitas pemerintahan, mempermudah akuntabilitas, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.
“Kepala daerah definitif memberikan kepastian politik yang mendukung implementasi program pembangunan yang tepat sasaran, yang akan sulit dicapai tanpa adanya pemimpin yang jelas,” ujarnya.
Dari segi politik, kemenangan kotak kosong bisa memicu krisis legitimasi, di mana masyarakat merasa kurang terwakili, sehingga kepercayaan terhadap institusi pemerintahan menurun.
Kondisi ini juga berpotensi menggerakkan massa untuk mengajukan protes atau gerakan sosial demi menuntut perbaikan sistem politik.
Selain itu, dampak ekonomi dari ketidakstabilan politik akibat kotak kosong juga perlu diperhatikan.
Ketidakpastian yang ditimbulkan akan mempengaruhi iklim investasi lokal. Investor mungkin merasa ragu menanamkan modal di daerah tanpa pemimpin yang definitif.
“Jika dibiarkan, ini akan menurunkan pendapatan daerah dan memengaruhi APBD secara keseluruhan,” tambah Kurniadi.
Kurniadi menegaskan bahwa kepala daerah yang definitif dapat merumuskan kebijakan dengan jelas untuk sektor-sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dalam kondisi kotak kosong, proyek pembangunan yang memerlukan kepemimpinan dan pengawasan langsung bisa tertunda.
“Kepemimpinan tanpa arah jelas akan menurunkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Kurniadi.
Risiko lain adalah potensi meningkatnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat sementara yang beroperasi tanpa pengawasan langsung. Situasi ini bisa memperbesar kemungkinan kerugian keuangan bagi daerah.
Kurniadi melihat sisi positif dari isu kotak kosong ini, yaitu meningkatnya kesadaran politik di kalangan masyarakat.
Kondisi ini bisa memotivasi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi, yang dapat mendorong reformasi sistem pemilu agar lebih transparan.
Secara keseluruhan, ketiadaan kepala daerah definitif dapat menciptakan tantangan yang signifikan bagi pembangunan, stabilitas sosial, dan ekonomi daerah.
“Pilkada bukan hanya soal memilih, tapi juga memastikan daerah memiliki pemimpin yang jelas, sehingga dapat menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Kurniadi. (*)
