“PDI Perjuangan tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Mereka harus jujur kepada publik dan tidak menyesatkan dengan mengatakan bahwa Presiden Prabowo yang menyebabkan kenaikan tarif PPN 12 persen,” kata Freddy.
PROJO mengungkapkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, hanya menjalankan kewajiban berdasarkan perintah UU HPP yang sudah disepakati oleh DPR.
Meski demikian, Freddy menekankan bahwa tarif PPN 12 persen hanya akan dikenakan pada barang mewah, yang dianggap tidak membebani masyarakat pada umumnya.
Freddy juga menilai bahwa jika PDI Perjuangan sekarang tidak setuju dengan kenaikan PPN, maka seharusnya mereka dapat melakukan perubahan undang-undang di DPR, mengingat PDIP adalah fraksi terbesar di parlemen.
“Seharusnya PDIP tidak menyalahkan orang lain. Mereka harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil,” kata Freddy Damanik.
Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD PROJO BABEL, Rato Rudianto. Menurutnya, PROJO sebagai Ormas yang aktif mendukung kemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo.
“Pajak yang dinaikkan hanya untuk barang mewah, bukan barang-barang kebutuhan pokok. Pak Prabowo pasti tidak ingin membebani rakyat,” kata Rudianto.
Dengan demikian, PROJO menegaskan bahwa meskipun ada kenaikan tarif PPN, kebijakan tersebut tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat, dan PDI Perjuangan seharusnya tidak melemparkan tanggung jawab atas keputusan yang mereka buat bersama. (*)
