Unu Ibnudin Tekankan Prioritas Layanan Kesehatan di Tengah Diskusi UHC Pangkalpinang
PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk mengutamakan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh warganya.
Penegasan ini disampaikan Penjabat Wali Kota Muhammad Unu Ibnudin dalam forum diskusi bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Kamis (10/4/2025), yang membahas strategi implementasi Universal Health Coverage (UHC).
Meskipun secara administratif Pemkot berfokus pada UHC Prioritas, Unu Ibnudin menekankan bahwa kewajiban mendasar di lapangan, terutama bagi Dinas Kesehatan dan jajarannya, adalah melayani seluruh penduduk Pangkalpinang.
Dalam pertemuan di Smart Room Center Kantor Wali Kota, Unu menyoroti adanya aspek administrasi yang perlu dipenuhi secara formal dalam kerangka UHC.
Ia meminta perhatian khusus pada validasi dan kualitas data sebagai fondasi pelayanan kesehatan, serta perubahan persyaratan yang berlaku saat ini.
Menyadari kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk keuangan Pemkot Pangkalpinang yang tidak sepenuhnya stabil, Unu menggarisbawahi perlunya pembaruan data yang dinamis.
Ia mengusulkan kebijakan administrasi yang adaptif, terutama agar tidak menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Urusan sakit tidak bisa ditunda. Rumah sakit perlu mengambil tindakan, tidak mungkin pasien yang datang malah disuruh pulang karena masalah administrasi,” ujarnya.
Unu menekankan bahwa kelancaran pelayanan kesehatan adalah tolok ukur kehormatan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa respons sekecil apapun, seperti ketidakramahan petugas, dapat menjadi keluhan masyarakat.
Namun, Pemkot juga berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Lebih lanjut, Unu menegaskan tiga pilar kewajiban pemerintah: pelayanan yang prima, data yang akurat, dan dukungan anggaran yang memadai.
Ia secara khusus meminta Sekda dan dinas terkait untuk memastikan ketersediaan anggaran kesehatan sebagai prioritas utama.
Sebagai langkah konkret, Unu menyarankan agar target UHC Prioritas segera dipenuhi, dengan fokus pada pencapaian triwulan pertama tahun 2025. Ia juga meminta Dinas Sosial untuk memastikan akurasi pembaruan data penerima manfaat.
Terkait aspek anggaran, Unu menginstruksikan untuk mengantisipasi kebutuhan dana cadangan. Kemungkinan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga akan dieksplorasi lebih lanjut. (ADV)
