HeadlinePemkot Pangkalpinang

Masalah Pertanahan di Pangkalpinang, Unu Sentil Camat dan Lurah

PANGKALPINANG – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, mengingatkan seluruh camat dan lurah agar tidak bekerja asal-asalan. Pesan tegas itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Balai Betason, Senin (4/8/2025).

Dalam rapat yang juga dihadiri para asisten, kepala OPD, dan Kepala Kantor Pertanahan, Unu langsung menyoroti masih adanya keluhan dari masyarakat, khususnya terkait urusan pertanahan dan komunikasi antarperangkat daerah.

“Jangan lagi ada miskomunikasi. Kalau ada persoalan tanah, jangan saling lempar. Koordinasi langsung. Kita ini pelayan rakyat,” tegas Unu.

Ia menekankan agar semua jajaran pemerintahan bekerja dalam satu irama dan tidak sekadar menjalankan rutinitas tahunan tanpa evaluasi maupun inovasi.

“Saya tidak mau kerja kalian cuma salin tempel kerjaan tahun lalu. Bahkan kesalahan pun masih sama. Ini sudah triwulan ketiga, saya ingin tahu hasil kerja nyatanya seperti apa,” ujarnya dengan nada serius.

Unu juga mengajak seluruh peserta untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap jabatan yang diemban.

Baca juga  PT Timah Perkuat Komitmen Sosial Melalui Pengelolaan Zakat yang Efektif

“Malu sama seragam, malu sama pangkat, malu sama sumpah jabatan. Jangan cuma datang duduk-dengar-pulang, kerja harus berdampak,” kata Unu menambahkan.

Menurutnya, kegagalan dalam menjalankan program pemerintah bukan hanya jadi urusan pimpinan, tapi turut jadi tanggung jawab semua lini pemerintahan.

“Kalau program prioritas tidak berjalan, kepala daerah yang kena. Tapi jangan santai juga, karena semua yang kalian kerjakan juga dipertanggungjawabkan ke saya,” tegasnya.

Dalam rakor itu, Unu berulang kali menyampaikan pentingnya kerja kompak, solid, dan satu visi antarperangkat daerah agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.

“Kita ini satu tubuh. Kalau satu bagian lemah, semua kena imbasnya. Jangan sampai masyarakat anggap pemerintah ini lemah dan tidak serius,” tegasnya lagi.

Kegiatan rakor ini diakhiri dengan sesi diskusi teknis bersama Kepala Kantor Pertanahan, membahas penyelesaian masalah tanah yang kerap menjadi keluhan warga di tingkat kelurahan. (Suf)

1 2Laman berikutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!