Pastikan Beras Aman, Inflasi Pangkalpinang Hanya 1,32 Persen
PANGKALPINANG, MEDIAQU.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menggencarkan program-program pro-rakyat, mulai dari operasi pasar murah, distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, hingga kegiatan sidak pasar.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual melalui zoom di Smart Room Center, Selasa (2/8/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang berkomitmen menindaklanjuti arahan pemerintah pusat agar daerah menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat kualitas program pangan pasca-panen.
“Rangkaian pengendalian inflasi ini rutin kita lakukan melalui rakor setiap Senin atau Selasa. Tujuannya untuk memastikan langkah-langkah pencegahan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita juga menyinergikan program-program prioritas yang pro masyarakat, seperti pasar murah, bantuan sosial, dan pembagian beras SPHP,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan agar seluruh perangkat daerah menunjukkan kesederhanaan dalam aktivitas pemerintahan dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial maupun bermewah-mewahan.
Menurutnya, hal ini sekaligus menjadi bentuk empati pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data terbaru, inflasi year on year Kota Pangkalpinang masih terkendali di angka 1,32 persen. Sementara itu, month to month justru mengalami deflasi sebesar 0,49 persen.
Capaian tersebut, kata Mie Go, tidak terlepas dari kerja sama seluruh pemangku kepentingan yang aktif mengawal ketersediaan stok dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
“Alhamdulillah, untuk stok beras kita sudah dicek dan kondisinya aman. Kita juga rutin melakukan sidak pasar agar harga tetap stabil, tidak melebihi harga eceran tertinggi, dan mencegah adanya penimbunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Pangkalpinang akan terus memantau harga kebutuhan pokok melalui forum koordinasi bersama Forkopimda serta instansi terkait. Langkah ini diharapkan mampu memberi rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika perekonomian.
