Fraksi Gerindra Basel Akan Panggil Plt Sekda dan Kepala BKPSDM, Tanyakan Alasan 6 Pejabat Mundur Serentak
BANGKA SELATAN, MEDIAQU.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bangka Selatan menyoroti serius fenomena mundurnya enam pejabat eselon II secara bersamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Fraksi Gerindra menilai, kejadian tersebut bukan hal yang biasa dan harus segera dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan dari Fraksi Gerindra, Rusi Sartono, mengatakan pihaknya akan segera memanggil Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Suprayitno, untuk dimintai penjelasan resmi.
“Kami akan memanggil Plt Sekda dan Kepala BKPSDM untuk menjelaskan situasi sebenarnya. Mundurnya enam pejabat sekaligus ini menimbulkan banyak tanda tanya. DPRD sebagai lembaga pengawas perlu memastikan tidak ada tekanan atau pelanggaran prosedur kepegawaian,” ujar Rusi kepada Mediaqu.id, Selasa (14/10/2025).
Tidak berhenti di situ, Fraksi Gerindra juga berencana memanggil langsung keenam pejabat eselon II yang telah mengundurkan diri. Langkah ini, kata Rusi, dilakukan agar DPRD bisa mendapatkan keterangan yang berimbang dari pihak yang bersangkutan.
“Kalau memang mereka mundur karena alasan pribadi atau integritas, tentu harus dihormati. Tapi kalau ada indikasi tekanan atau suasana kerja yang tidak sehat, itu harus diungkap secara transparan,” tegasnya.
Menurut Fraksi Gerindra, mundurnya pejabat-pejabat penting secara serentak dapat mengganggu stabilitas birokrasi dan pelayanan publik di Bangka Selatan.
Apalagi, beberapa posisi strategis kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang secara administratif dapat diganti sewaktu-waktu tanpa mekanisme pengangkatan tetap melalui BKN.
“Kami ingin memastikan tidak ada praktik intimidasi jabatan, atau penggunaan status Plt untuk kepentingan politik tertentu. ASN harus bekerja dengan rasa aman dan profesional,” lanjut Rusi.
Fraksi Gerindra juga mendorong agar Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ombudsman segera menelusuri proses pengunduran diri massal ini.
“Kalau mundur serentak, pasti ada sebab besar di baliknya. Ini bukan hanya soal individu, tapi soal sistem birokrasi yang harus kita jaga bersama,” tambahnya.
Lebih jauh, pihaknya sangat menyayangkan beredarnya secara luas foto daftar tanda terima petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Bangka Selatan yang ditandatangani oleh keenam pejabat tersebut.
“Kami merasa heran, kenapa surat atau tanda tangan petikan SK itu bisa beredar luas. Ada apa dengan sistem birokrasi kita sampai dokumen seperti itu bisa bocor ke publik?” ujar Rusi dengan nada kecewa.
Diketahui, keenam pejabat yang mengundurkan diri itu antara lain Sumindar, Sumadi, Muhson, Pinondang Dominggus Marpaung, Basu Priatna, dan Achmad Ansyorii. Mereka tercatat menerima petikan SK Bupati Bangka Selatan dengan nomor berbeda namun masih dalam satu rangkaian.
Kabar pengunduran diri serentak pejabat setingkat kepala dinas ini memicu beragam spekulasi di kalangan ASN maupun masyarakat. Salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya memilih tidak berkomentar banyak.
“Tidak apa-apa, Allah SWT lebih tahu jalan yang terbaik bagi hamba-Nya,” ucapnya singkat dengan nada berat, seolah menahan perasaan.
Sebelumnya, dua pejabat lain juga telah mengundurkan diri, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Herman, serta Kepala Badan Keuangan Daerah, Agus Praromo pada Mei 2025.
Dengan demikian, total sudah delapan pejabat eselon II yang meninggalkan jabatannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Mundurnya delapan pejabat eselon II di Negeri Junjung Besaoh yang dipimpin Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid ini menambah daftar panjang pejabat yang memilih mundur dalam beberapa bulan terakhir. (Suf)
