Hadiri Munas APPSI VII, Gubernur Babel Ajak Daerah Jaga Integritas Pemerintahan
JAKARTA — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,Hidayat Arsani menjadi salah satu dari 39 gubernur yang menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Mengusung tema “Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif,” forum tersebut menjadi ajang para kepala daerah untuk memperkuat sinergi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Hidayat menegaskan bahwa integritas merupakan pondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang kreatif dan efektif.
“Pemerintahan yang kreatif tidak akan berarti tanpa kejujuran dan transparansi. Bangka Belitung siap menjadi bagian dari gerakan menjaga integritas di seluruh daerah,” ujar Hidayat.
Munas VII APPSI dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad sebagai Ketua, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Sekretaris, dan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid sebagai Anggota.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Wiyagus yang mewakili Mendagri. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kehati-hatian dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) agar tetap selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
“Kami meminta para Gubernur untuk terus menjaga kolaborasi dengan pemerintah pusat demi tercapainya program-program prorakyat,” tegas Wamendagri Ahmad.
Puncak kegiatan Munas ditandai dengan pemilihan Ketua Umum APPSI periode 2025–2030, di mana Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud terpilih secara aklamasi.
Gubernur Hidayat turut menyampaikan ucapan selamat dan harapan atas terpilihnya Rudi Mas’ud.
“Saya berharap kepemimpinan beliau mampu membawa APPSI menjadi mitra strategis pemerintah pusat yang semakin kuat,” ujarnya.
Sebagai Ketua Umum baru, Rudi Mas’ud menetapkan lima fokus utama kerja APPSI, yaitu memperkuat kolaborasi antarprovinsi, menjadi mitra strategis pemerintah pusat, mendorong digitalisasi, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta membangun APPSI yang modern dan adaptif. Ia juga diberi waktu satu bulan untuk membentuk kepengurusan baru. (***)
