PANGKALPINANG — Sejumlah warga dan pengguna jalan di Kota Pangkalpinang mengeluhkan proyek pengembangan jaringan pipa distribusi air bersih yang tengah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.
Aktivitas galian di beberapa ruas, seperti Jalan Kampak dan Jalan Kulan, dinilai mengganggu arus lalu lintas serta merusak badan jalan.
Kepala Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Agus Salim, memastikan bahwa seluruh area yang terganggu akibat pengerjaan proyek akan direkondisi sebelum proyek dinyatakan selesai.
Ia menegaskan, tanggung jawab perbaikan jalan sudah diatur dalam kontrak kerja antara pemerintah dan pihak pelaksana.
“Dalam RAB sudah jelas tertulis, jika yang digali jalan aspal, maka wajib dikembalikan dalam bentuk aspal lagi. Begitu juga jalan tanah atau conblock, harus dikembalikan sesuai kondisi semula. Kami tidak akan melakukan pembayaran sebelum pengembalian selesai,” kata Agus saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/10/2025).
Proyek ini merupakan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 yang dibiayai oleh APBN. Pelaksanaan dilakukan oleh PUPR Kota Pangkalpinang, sementara pengguna akhirnya adalah PDAM.
Agus menjelaskan, proyek tersebut menjadi salah satu prioritas daerah karena keterbatasan anggaran APBD untuk pengembangan jaringan air bersih. “Ini upaya pemerintah agar distribusi air bersih bisa menjangkau lebih banyak warga,” ujarnya.
Berdasarkan data, pekerjaan di Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, dilaksanakan oleh CV Dalom Mustika dengan nilai kontrak mencapai Rp3,88 miliar.
Sementara di Kelurahan Jerambah Gantung dan Kelurahan Sriwijaya, proyek serupa dikerjakan dengan nilai kontrak masing-masing Rp3,8 miliar dan Rp4,2 miliar, serta satu titik tambahan senilai Rp2,4 miliar.
Agus menyebut, proyek tersebut tidak hanya membangun jaringan pipa utama, tetapi juga menyediakan sambungan rumah bagi warga yang belum terjangkau jaringan PDAM.
“Masyarakat nanti bisa menikmati air bersih tanpa biaya pemasangan tambahan,” katanya.
Hingga akhir Oktober, progres pekerjaan fisik telah mencapai lebih dari 50 persen. Keterlambatan sempat terjadi karena pengadaan material pipa jenis ADPE yang harus didatangkan dari Jakarta dan memenuhi standar SNI.
“Sekarang semua berjalan sesuai jadwal, dan kami targetkan rampung pada Desember 2025,” tambahnya.
PUPR juga memastikan proses pengawasan dilakukan secara ketat dengan melibatkan konsultan pengawas, tim supervisi, serta pendampingan dari kejaksaan.
“Pengawasan kami lakukan berlapis agar pekerjaan sesuai spesifikasi. Prinsip kami jelas, proyek belum bisa dibayar sebelum kondisi jalan dikembalikan seperti semula,” pungkas Agus. (Suf)
