PANGKALPINANG, MEDIAQU.id – Aliansi Umat Islam Bangka Belitung yang terdiri dari habaib, ulama, ustaz, dan tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Babel, Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Pertemuan itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama anggota DPRD Ferdinand Sarta. Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, kedatangan para tokoh umat tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu internasional yang dinilai memiliki dampak luas bagi umat Islam, khususnya mengenai konflik Palestina dan kebijakan Indonesia dalam Board of Peace. “Mereka terdiri dari habaib, ulama, ustaz dan tokoh masyarakat. Intinya menyampaikan aspirasi agar DPRD meneruskan pandangan mereka kepada pemerintah pusat terkait persoalan Board of Peace dan rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina,” kata Didit. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kewajiban menampung serta meneruskan aspirasi masyarakat. Namun, kebijakan terkait hubungan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Kami menerima dan menampung aspirasi tersebut. Namun perlu dipahami bahwa ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Tugas kami adalah meneruskan aspirasi yang disampaikan masyarakat,” ujarnya. Didit menambahkan, sejumlah poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam audiensi tersebut akan dipelajari sebelum diteruskan kepada pihak terkait di tingkat nasional. “Ada beberapa poin yang sudah dibacakan, ada juga yang akan kami pelajari lebih lanjut. Insya Allah aspirasi para ulama, habaib dan tokoh masyarakat ini akan kami teruskan kepada pemerintah pusat,” katanya. Dalam audiensi itu, Aliansi Umat Islam Bangka Belitung juga menyerahkan dokumen pernyataan sikap yang berisi sejumlah tuntutan, di antaranya menolak keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang dinilai berpotensi menjadi instrumen intervensi asing serta meminta pemerintah tidak mengirimkan pasukan TNI ke Palestina di bawah komando negara lain. (Suf)
