Maryam Minta Quality Control MBG Diperketat, Dapur SPPG hingga Vendor Akan Diaudit
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat sorotan serius. Anggota Komisi IV DPRD Babel, Maryam, meminta adanya penguatan pengawasan kualitas makanan menyusul temuan menu yang dinilai tidak layak konsumsi di sejumlah daerah.
Temuan tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Belitung dan Kota Pangkalpinang. Selain kualitas makanan, proses distribusi juga menjadi perhatian, terutama penggunaan kendaraan terbuka yang dinilai berisiko menurunkan higienitas makanan.
Maryam menegaskan, persoalan ini tidak bisa dianggap remeh karena program MBG memiliki tujuan utama meningkatkan asupan gizi dan kesehatan siswa. Karena itu, standar kualitas harus benar-benar dijaga.
“Program ini menyangkut kesehatan anak-anak. Jika ditemukan makanan tidak layak, harus segera ditindak dan tidak boleh dibiarkan,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Ia mendesak instansi terkait, termasuk Badan Gizi Nasional di daerah serta Dinas Kesehatan, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Terutama bagi dapur yang sudah dilaporkan dalam aduan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya melalui inspeksi mendadak. Harus ada langkah lanjutan berupa evaluasi hingga sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan.
Maryam juga menyoroti pentingnya uji laboratorium terhadap sampel makanan. Pemeriksaan terhadap kandungan berbahaya seperti formalin, arsenik, dan sianida dinilai perlu dilakukan secara berkala guna memastikan makanan aman dikonsumsi.
Selain itu, evaluasi terhadap vendor atau penyedia makanan juga harus dilakukan. Ia menegaskan, penyedia yang terbukti tidak memenuhi standar higienitas harus dikenai sanksi sesuai ketentuan.
“Vendor harus bertanggung jawab. Kalau tidak memenuhi standar, harus ada tindakan tegas,” katanya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan diminta memastikan penerapan standar operasional prosedur dalam distribusi makanan berjalan optimal. Salah satunya dengan memperbaiki metode pengiriman agar tidak lagi menggunakan kendaraan terbuka serta menjaga ketepatan waktu distribusi.
Maryam juga mengusulkan agar sekolah memiliki mekanisme pengaduan cepat. Hal ini penting agar setiap temuan makanan yang tidak layak bisa segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
“Laporan dari sekolah harus cepat direspons agar tidak terulang kembali,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program MBG. Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional diminta memastikan standar gizi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa.
Ia menilai program MBG juga dapat membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Namun, keterlibatan tersebut harus melalui seleksi ketat dan memenuhi standar kebersihan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Babel berencana menggelar rapat bersama seluruh pihak terkait, termasuk SPPG, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Badan Gizi Nasional.
“Kita ingin ada solusi bersama agar program ini berjalan optimal dan benar-benar bermanfaat bagi siswa,” pungkasnya. (Suf)
