“Kita harus tahu tujuan program ini apa, sehingga tidak keluar dari aturan. Beberapa bulan terakhir kita melihat ada kendala di lapangan, termasuk kualitas makanan yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Selain itu, ia turut menyoroti pengelolaan limbah, baik limbah air maupun sampah, yang dinilai masih perlu diperbaiki.
Menurutnya, pengelolaan limbah yang baik harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program, mengingat hal tersebut juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Jangan sampai program nasional ini tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik, terutama soal sampah,” tegasnya.
Dessy juga meminta keterbukaan data, khususnya terkait supplier bahan makanan. Hal ini dinilai penting untuk memudahkan pengawasan serta mencegah potensi risiko, seperti kasus keracunan makanan.
“Kami tidak ingin mencampuri urusan dapur, tetapi kami bertugas mengontrol dan memantau. Jadi data supplier harus terbuka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Ia berharap, melalui rakor ini, seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di Kota Pangkalpinang, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini menjadi langkah awal yang baik. Ke depan kita harap koordinasi lebih intens agar tujuan program tercapai dan ekonomi lokal bisa bergerak dengan baik,” pungkasnya. (Suf)
