Hidayat Arsani Tegaskan Program Sosial Pemprov Babel Bukan Sekadar Bantuan Sesaat
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong penguatan program sosial yang tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, berbagai program sosial difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas hidup kelompok rentan.
Melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD), Pemprov Babel menjalankan sejumlah program strategis, mulai dari Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP), rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), bantuan kebencanaan, santunan sosial, hingga dukungan terhadap lembaga kesejahteraan sosial.
Hidayat Arsani mengatakan, program sosial yang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki daya tahan ekonomi.
“Program ini bukan hanya sekadar bantuan sesaat, tetapi bagian dari investasi sosial agar masyarakat bisa lebih berdaya dan sejahtera,” kata Hidayat.
Salah satu program yang menjadi perhatian ialah Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program tersebut menyasar masyarakat usia produktif dari keluarga kurang mampu yang telah memiliki usaha kecil dan membutuhkan tambahan modal usaha.
Melalui program itu, penerima manfaat dapat memperoleh bantuan dengan nilai usulan hingga Rp5 juta per orang. Penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme verifikasi berjenjang mulai dari desa, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain penguatan ekonomi masyarakat, Pemprov Babel juga melanjutkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau Rutilahu. Melalui program ini, masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh bantuan bahan bangunan senilai Rp20 juta guna meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak dan sehat.
Pemprov Babel juga memperluas perlindungan sosial bagi para pekerja sosial di daerah. Bentuk dukungan tersebut di antaranya melalui pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pendamping Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Pordam.
Di samping itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan santunan kematian, bantuan kebencanaan, hingga dukungan operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial dan panti sosial.
Upaya penguatan program sosial juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Dinsos PMD memfasilitasi berbagai bantuan non-APBD, seperti penyaluran bantuan pangan, santunan anak yatim, bantuan alat bantu disabilitas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga penyaluran zakat bersama BAZNAS.
Program bantuan alat bantu disabilitas menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Bantuan tersebut berasal dari dukungan sejumlah perusahaan, di antaranya PT Angkasa Pura dan Bank Sumsel Babel dalam bentuk kursi roda, kaki palsu, dan alat bantu lainnya.
Pemerintah Provinsi Babel memastikan seluruh program sosial dijalankan secara transparan dan akuntabel melalui proses usulan dari desa dan kelurahan, verifikasi lapangan, hingga penetapan penerima manfaat melalui keputusan gubernur.
Hidayat Arsani mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program sosial tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Kita ingin memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Babel optimistis program sosial berbasis pemberdayaan tersebut dapat menjadi salah satu pengungkit pembangunan sosial dan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat menuju Bangka Belitung yang lebih maju dan berdaya saing. (*)
