Usai Sosialisasi BIN, Pemprov Babel Siapkan Data Clearance Pejabat BUMD
Pelayanan clearance dilakukan melalui sistem digital. Mekanisme tersebut memungkinkan proses klarifikasi dan verifikasi data pejabat BUMD dilakukan secara lebih praktis tanpa mengesampingkan ketelitian dan standar pengawasan.
Bagi pemerintah daerah, sistem digital juga menjadi bagian dari upaya memperjelas tahapan administrasi dalam proses pelayanan clearance. Data dan informasi yang diperlukan dapat disiapkan melalui mekanisme yang telah dijelaskan dalam sosialisasi.
Pemprov Babel kemudian akan menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut melalui koordinasi dengan Binda. Tahapan pengisian data menjadi bagian awal yang perlu diselesaikan sebelum proses berikutnya dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Fery mengatakan koordinasi diperlukan agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan dalam proses administrasi.
Sosialisasi pelayanan clearance pejabat BUMD tersebut diikuti pemerintah daerah dari berbagai wilayah secara daring. Kegiatan berlangsung dengan pemaparan materi yang dilanjutkan diskusi dan sesi tanya jawab.
Pembahasan dalam forum tersebut tidak hanya berkaitan dengan prosedur pengajuan, tetapi juga berbagai kendala yang berpotensi muncul dalam proses pelayanan clearance pejabat BUMD.
Dengan adanya sosialisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelayanan clearance. Pemprov Babel juga dapat segera menyiapkan data dan melakukan koordinasi lanjutan untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur. (*)
