Revisi Perda RZWP3K Ditunda, IKT Minta Nasib Ribuan Pekerja PT TIMAH Ikut Dipertimbangkan
PANGKALPINANG – Keputusan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunda pengesahan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mendapat perhatian Ikatan Karyawan Timah (IKT).
IKT meminta agar dalam proses pembahasan ulang, perwakilan karyawan dan pekerja yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan operasional PT TIMAH (Persero) Tbk turut dilibatkan.
Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah mengatakan, kebijakan perubahan zonasi perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap ribuan pekerja PT TIMAH beserta keluarganya yang juga bagian dari masyarakat Bangka Belitung.
Riki menyampaikan, keberadaan PT TIMAH tidak hanya berkaitan dengan aktivitas usaha perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Karyawan, pekerja alih daya, serta masyarakat yang terlibat dalam rantai kegiatan usaha perusahaan memiliki ketergantungan terhadap keberlangsungan kegiatan pertambangan yang legal.
“Pada pembahasan ulang nanti, kami meminta suara karyawan dan pekerja ikut didengar. Ada ribuan karyawan dan pekerja beserta keluarganya yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan pertambangan yang sah atau legal. Jika ada perubahan zonasi, harus disiapkan skema transisi yang adil agar tidak ada yang kehilangan mata pencaharian secara mendadak,” katanya.
Riki juga menyoroti pentingnya memberikan kepastian terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH yang telah memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan perizinan. Keberadaan wilayah IUP PT TIMAH merupakan hasil dari proses panjang yang harus dilalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan pengusulan, kajian, pemenuhan persyaratan, hingga penerbitan izin oleh pemerintah.
Menurutnya, perubahan terhadap IUP eksisting harus dilakukan secara cermat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi dan status kawasan. Pengecualian tentu perlu memperhatikan wilayah yang memang memiliki batasan sesuai ketentuan, termasuk kawasan hutan lindung.
“Perubahan terhadap zonasi wilayah tersebut perlu mempertimbangkan proses perizinan yang telah dilalui, aspek legalitas, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan mata pencaharian para pekerja,” ujar Riki.
