Kejaksaan Agung Beri Pengamanan Proyek Strategis PT Timah, Dorong Pembenahan Tata Kelola

PANGKALPINANG - Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan Persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) kepada PT Timah Tbk untuk tiga proyek penambangan laut strategis. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pertambangan timah di Indonesia. Persetujuan PPS ini diserahkan langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LLM, kepada Direktur Utama PT Timah, Ahmad Dani Virsal, dalam acara di Graha Timah Pangkalpinang, Kamis (20/3/2025). Tiga proyek strategis PT Timah yang mendapatkan pengamanan adalah: Proyek Penambangan Laut di Dalam IUP PT Timah Tbk di Laut Olivier Belitung. Proyek Penambangan Laut di dalam IUP PT Timah Tbk di Laut Beriga, Bangka Tengah. Proyek Revitalisasi Pilot Plan Existing Mineral Logam Tanah Jarang di Tanjung Ular. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendampingi program kemitraan penambangan PT Timah dengan BUMDes/Koperasi. Jamintel Reda Manthovani menegaskan bahwa Kejaksaan Agung, khususnya bidang intelijen, sangat mendorong pembenahan tata kelola timah melalui pengamanan strategis. Ia menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk mencapai hasil maksimal. "Proyek strategis PT Timah kita kawal agar PT Timah tidak ragu dan bimbang dalam menjalankan proyek strategis ini. Perbaikan tata kelola ini bukan hanya dilakukan kejaksaan, kita hanya memfasilitasi agar PT Timah tidak ragu dan bimbang dalam menjalankan ini," ujar Reda. Ia juga menyoroti tantangan dalam tata kelola pertambangan timah, termasuk praktik ilegal dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian ESDM dan pemerintah daerah, untuk memastikan kegiatan pertambangan sesuai aturan. Direktur Utama PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Agung. Ia menyatakan bahwa pengamanan proyek strategis ini akan membantu PT Timah memperbaiki kinerja sesuai aturan dan regulasi. "PT Timah terus berbenah untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan dengan mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance," kata Dani. Pj Gubernur Bangka Belitung, Sugito, juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mencari solusi atas permasalahan tata kelola timah. Ia menekankan pentingnya pengelolaan timah yang arif dan bijaksana. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan asosiasi eksportir timah, dan pengurus BUMDes/Koperasi. Dengan adanya pengamanan proyek strategis ini, diharapkan PT Timah dapat menjalankan operasional perusahaan dengan lebih baik dan memberikan kontribusi maksimal kepada negara dan masyarakat. (*) Sumber : Timah.com