Dinas PUPR Bangka Selatan Kirim Surat Teguran kepada Perusahaan Pelaksana Proyek Infrastruktur
BANGKA SELATAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 15 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangka Selatan. Temuan ini muncul setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023.
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah merealisasikan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp143.570.427.122,00 atau 97,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp146.718.735.757,00. Sebagian besar anggaran ini, senilai Rp92.341.753.000,00, digunakan untuk 15 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Namun, dalam pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp772.640.000,00 serta ketidaksesuaian spesifikasi senilai Rp462.581.000,00 pada proyek-proyek tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangka Selatan, Elfan Rulyadi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyurati perusahaan pelaksana terkait temuan tersebut. “Memang sudah Bang, karena dari Inspektorat memang melarang kalau kami harus minta secara lisan,” ujar Elfan pada Sabtu (24/8/2024).
Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi ini diduga akibat pengawasan yang kurang optimal oleh Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran, serta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan pada masing-masing paket pekerjaan. BPK mengungkapkan bahwa hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian pelaksanaan kontrak dan pengawasan fisik proyek di lapangan.
