Pemkot dan BPJS Kesehatan Gelar Rapat Koordinasi Optimalisasi UHC
Namun, tantangan anggaran menjadi kendala utama, di mana pemerintah kota hanya memiliki dana sebesar Rp 14 miliar dari total kebutuhan sebesar Rp 41 miliar untuk mencakup seluruh peserta BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi data akan dilakukan secara hati-hati oleh Dinas Sosial guna memastikan alokasi bantuan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UHC yang lebih efektif.
Ia juga menyoroti penurunan keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Pangkalpinang, dari 99 persen warga terdaftar menjadi 72 persen peserta aktif, akibat dari pengurangan jumlah penerima bantuan iuran.
Aswalmi menekankan pentingnya kesadaran masyarakat, terutama mereka yang mampu, untuk membayar iuran secara mandiri. Ia berharap pemerintah daerah dapat terus melakukan sosialisasi agar program UHC dapat berjalan sesuai harapan dan semua warga yang tidak mampu tetap terjamin melalui bantuan pemerintah.
Ke depannya, Pemkot Pangkalpinang bersama BPJS Kesehatan menargetkan untuk mencapai cakupan peserta aktif hingga 80 persen pada akhir Desember 2024. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. (*)
