“Kami hanya berusaha semaksimal mungkin. Untuk hasilnya, kami serahkan kepada yang lebih berwenang. Semoga ada jalan yang baik untuk kita semua,” tambahnya.
Pertemuan ini tidak hanya melibatkan DPRD Bangka Selatan, tetapi juga dihadiri oleh delegasi dari Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah masing-masing daerah.
Dengan adanya pertemuan ini, DPRD Bangka Selatan berharap akan ada solusi yang konkret bagi honorer di wilayah mereka, agar bisa mendapatkan kepastian dalam hal status pekerjaan dan kesejahteraan.
“Para honorer yang telah lama mengabdi berharap, melalui upaya yang terus dilakukan, mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik dalam pengabdian mereka kepada negara,” pungkas Rusi.
Sebelumnya, DPRD Bangka Selatan juga telah melakukan konsultasi dan diskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 2 Januari 2025, membahas status honorer di Bangka Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, isu utama yang dibahas adalah terkait dengan penerimaan formasi PPPK, serta status honorer yang belum mendapatkan kejelasan tentang masa depan mereka. (Suf)
