Efisiensi Anggaran 2025, Pemkab Basel Pangkas Rp65,1 Miliar
BANGKA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun 2025, menyusul instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan ini juga didukung oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah.
Dalam implementasinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan pembahasan dan menetapkan pagu hasil efisiensi anggaran untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan pada 4 Maret 2025, total pengurangan anggaran mencapai Rp65,1 miliar dari total pagu awal sebesar Rp936,2 miliar.
Efisiensi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dan memastikan alokasi dana yang lebih tepat sasaran.
Berikut adalah rincian efisiensi anggaran tertinggi hingga terendah yang dialami oleh OPD di Kabupaten Bangka Selatan, diantaranya :Â
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengurangan Rp2,27 Miliar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi OPD dengan pengurangan anggaran terbesar, yaitu sebesar Rp2,27 miliar dari pagu awal sebesar Rp280,2 miliar. Pengurangan ini menandakan adanya upaya untuk mengefisiensikan program-program pendidikan dan kebudayaan tanpa mengurangi kualitas layanan.
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pengurangan Rp1,77 Miliar
Dinas Kesehatan menempati posisi kedua dengan pengurangan anggaran sebesar Rp1,77 miliar dari pagu awal Rp202,4 miliar. Meskipun terjadi pengurangan, diharapkan layanan kesehatan dasar dan program keluarga berencana tetap dapat berjalan optimal.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengurangan Rp6,87 Miliar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp6,87 miliar dari pagu awal Rp50,7 miliar. Pengurangan ini cukup signifikan, namun diharapkan tidak mengganggu proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
4. Sekretariat Daerah Pengurangan Rp10,52 Miliar
Sekretariat Daerah mengalami pengurangan anggaran terbesar secara nominal, yaitu sebesar Rp10,52 miliar dari pagu awal Rp33,9 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengefisiensikan biaya operasional dan administrasi.
 5. Sekretariat DPRD Pengurangan Rp16,13 Miliar
Sekretariat DPRD juga mengalami pengurangan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp16,13 miliar dari pagu awal Rp54 miliar. Pengurangan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dalam pelaksanaan fungsi legislatif di tingkat daerah.
6. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pengurangan Rp4,53 Miliar
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp4,53 miliar dari pagu awal Rp18,6 miliar. Meskipun demikian, diharapkan program-program peningkatan produksi pangan dan perikanan tetap dapat berjalan dengan baik.
7. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Pengurangan Rp1,25 Miliar
Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp1,25 miliar dari pagu awal Rp12,2 miliar. Pengurangan ini diharapkan tidak mengganggu program pengembangan pariwisata dan olahraga di daerah.
8. Badan Keuangan Daerah: Pengurangan Rp4,78 Miliar
Badan Keuangan Daerah mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp4,78 miliar dari pagu awal Rp143,9 miliar. Meskipun terjadi pengurangan, diharapkan fungsi pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan efektif.
9. Dinas Perhubungan Pengurangan Rp1,44 Miliar
Dinas Perhubungan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp1,44 miliar dari pagu awal Rp11,1 miliar. Pengurangan ini diharapkan tidak mengganggu layanan transportasi dan infrastruktur jalan.
10. Dinas Lingkungan Hidup Pengurangan Rp515 Juta
Dinas Lingkungan Hidup mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp515 juta dari pagu awal Rp10,2 miliar. Meskipun terjadi pengurangan, diharapkan program-program perlindungan lingkungan tetap dapat dilaksanakan.
Efisiensi Terendah  Kecamatan-Kecamatan
Beberapa kecamatan seperti Kecamatan Toboali, Air Gegas, dan Payung juga mengalami pengurangan anggaran, namun dengan nilai yang relatif kecil. Misalnya, Kecamatan Toboali hanya mengalami pengurangan sebesar Rp335 juta dari pagu awal Rp11,9 miliar. (Suf)
