Warga Toboali Yakin Lelang Proyek di Bangka Selatan Bersih
BANGKA SELATAN, MEDIAQU.id – Di tengah minimnya peserta dan rendahnya nilai penawaran dalam sejumlah proyek lelang tahun anggaran 2025, warga Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, menyuarakan keyakinannya bahwa proses lelang berjalan sesuai aturan dan bersih dari praktik kecurangan.
“Sepi peminat bukan berarti ada permainan. Kami percaya lelang di LPSE Bangka Selatan berjalan jujur dan terbuka. Tak ada celah kongkalikong,” tegas Adi, warga Toboali, saat ditemui wartawan, Rabu (11/6/2025).
Menurut Adi, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan ajang mencari keuntungan lewat cara curang.
“Kalau ada yang curiga, silakan cek langsung laman LPSE. Semua data terbuka. Jangan cuma berasumsi,” tambahnya.
Senada dengan itu, Udo, warga lainnya, mengajak masyarakat agar tidak mudah berspekulasi atau menebar kecurigaan tanpa bukti yang jelas.
“Jangan buru-buru menuding. Prosesnya sudah transparan. LPSE bisa diakses siapa saja. Tak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Udo berharap proses lelang berjalan tepat waktu agar proyek yang ditunggu-tunggu masyarakat segera direalisasikan, terutama proyek pemasangan jaringan pipa air bersih.
“Air minum itu kebutuhan dasar. Kalau lelang molor atau terganggu karena isu-isu miring, masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp11 miliar untuk program penyediaan air minum. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan jaringan pipa dan sumur bor di sejumlah titik.
“Kegiatan ini berada di bawah Bidang Cipta Karya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Plt Kepala Dinas PUPR Basel, Elfan Rulyadi.
Meski anggaran telah disiapkan, Elfan menyebutkan bahwa teknis pelaksanaannya, apakah melalui mekanisme lelang atau penunjukan langsung, masih dalam tahap pembahasan internal.
“Untuk lebih detail, bisa langsung konfirmasi ke Kabid Cipta Karya,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran Dinas PUPR sebelumnya sebesar Rp47 miliar telah mengalami pemangkasan sekitar Rp19 miliar sesuai instruksi Pemerintah Pusat. Kini, sisa anggaran tinggal sekitar Rp28 miliar, yang mayoritas dialokasikan untuk kebutuhan rutin seperti honorarium dan biaya pemeliharaan.
“Sisanya hanya untuk anggaran rutin dan pemeliharaan. Tapi khusus air minum, anggaran Rp11 miliar memang sudah disiapkan sejak tahun lalu,” jelas Elfan.
Masyarakat Toboali berharap proses pembangunan di lapangan dapat berjalan sesuai rencana dan diawasi ketat, agar manfaat dari setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke masyarakat. (Suf)
