Dalam rapat, sejumlah perwakilan SPBU menyampaikan bahwa sistem pembayaran menggunakan BRIZI Fuel Card kerap menjadi kendala di lapangan. Mulai dari proses transaksi yang lama akibat gangguan jaringan, pemotongan kuota yang tidak sesuai, hingga hilangnya saldo pengguna, yang berujung pada antrean panjang.
Sementara itu, perwakilan Pertamina menyatakan sistem fuel card membantu pengawasan penyaluran subsidi sejak diterapkan pada 2019. Meski demikian, mereka menyatakan siap mendukung kebijakan terbaru dari Pemprov Babel dalam rangka meningkatkan kemudahan akses BBM subsidi bagi masyarakat.
Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Hidayat menegaskan akan mengambil langkah konkret. Ia berencana mengaktifkan kembali Satgas Anti Premanisme, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama dengan BRI terkait implementasi fuel card.
“Saya tidak bisa mengambil keputusan tanpa melihat fakta dan mendengar langsung dari semua pihak. Pemimpin harus membuka mata dan telinga selebar-lebarnya. Saya minta waktu tiga hari untuk menyampaikan keputusan resmi,” tegas Gubernur Hidayat.
Ia berharap hasil rakor ini akan melahirkan solusi menyeluruh yang berpihak kepada masyarakat, tanpa mengesampingkan kepentingan dunia usaha dan penyedia layanan energi. (*)
