98,8 Persen Reklame di Pangkalpinang Tak Berizin
“Penertiban bukan berarti pembongkaran, tapi mendorong pemilik reklame mengurus perizinan dan memenuhi kewajiban pajak,” tegas Juhaini.
Ia menambahkan, mayoritas pelaku usaha reklame hanya membayar pajak ke BAKUDA, namun tidak mengurus izin teknis yang diterbitkan oleh DPMPTSP. Padahal izin penyelenggaraan reklame bersifat gratis dan berlaku selama satu tahun.
“Kalau reklamenya tidak berizin, walaupun pajaknya dibayar, secara hukum tetap ilegal. Kita ingin tertib administrasi, bukan menghambat usaha,” katanya.
Untuk itu, Pemkot telah membentuk Satgas Penertiban Reklame, yang melibatkan beberapa dinas seperti PUPR, DPMPTSP, BAKUDA, hingga Satpol PP. Satgas ini akan mengemban delapan tugas pokok, termasuk melakukan inventarisasi, identifikasi pelanggaran, dan penyusunan formula penataan terpadu. (Suf)
