17 Ventilator RSUP Babel Raib, Pengawasan Inspektorat Dipertanyakan

PANGKALPINANG — Hilangnya 17 unit ventilator senilai sekitar Rp5 miliar di RSUP Ir. (H.C.) Soekarno memantik sorotan tajam terhadap Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lembaga ini dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan internal yang menjadi tugas pokoknya dalam tata kelola aset negara di lingkungan pemerintah daerah. Dikutip Jendelababel.com, sebagai pengawas internal pemerintah, Inspektorat memiliki mandat penting untuk memastikan bahwa seluruh aset negara—termasuk di unit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit dikelola dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Namun, hilangnya puluhan alat kesehatan vital tersebut memperlihatkan lemahnya sistem kontrol yang seharusnya dijalankan oleh Inspektorat. "Inspektorat bukan hanya tukang stempel laporan. Mereka adalah garda terdepan pengawasan aset dan keuangan negara di daerah. Kalau ventilator bisa hilang tanpa jejak, itu bukan kelalaian biasa—tapi kegagalan sistemik," ujar seorang sumber di lingkungan pemprov, Jumat (5/7/2025). Dalam kasus ini, nama Inspektur Provinsi Babel, Imam Kusnadi, ikut menjadi perhatian. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban terhadap lemahnya fungsi pengawasan, termasuk evaluasi kinerja Inspektorat dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan. Regulasi yang berlaku mengatur bahwa Inspektorat berwenang melakukan pengawasan menyeluruh terhadap BLUD, termasuk rumah sakit provinsi. Dalam Keputusan Gubernur Babel Nomor 188.44/1017/Dinkes/2021, dijelaskan bahwa pengawasan terhadap Dewan Pengawas BLUD juga berada dalam lingkup kerja Inspektorat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Tidak ada alarm dini, tidak ada laporan penyimpangan, hingga akhirnya publik justru tahu bahwa 17 ventilator telah raib tanpa penjelasan. Pengamat kebijakan publik menilai, peran Inspektorat terlalu lemah dan kerap terjebak dalam pola pengawasan administratif formalitas semata. Padahal dalam sistem pemerintahan modern, pengawasan harus bersifat proaktif dan investigatif. “Kalau terus begini, pengawasan hanya jadi simbol, bukan fungsi. Dan itu berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang sehat,” ujar pengamat tersebut. Kasus ini dinilai bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat secara menyeluruh. Sebab jika dibiarkan, bukan tidak mungkin aset-aset negara lainnya akan mengalami nasib serupa. (**) Sumber: jendelababel.com