IKT Luruskan Isu 4.000 Karyawan PT Timah Terancam PHK
PANGKALPINANG — Ikatan Karyawan Timah (IKT) meluruskan pemberitaan yang menyebutkan separuh dari total 4.000 karyawan PT Timah Tbk terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).
Informasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keresahan berlebihan karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.
Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah, menegaskan bahwa isu PHK itu bukan berarti manajemen PT Timah akan melakukan pemutusan hubungan kerja massal.
Menurutnya, pernyataan yang berkembang lebih kepada bentuk kewaspadaan perusahaan atas tantangan produksi yang sedang dihadapi.
“Ketika negara hadir dalam mendukung perbaikan tata kelola pertimahan melalui Satgas yang dibentuk, serta PT Timah terus meningkatkan pengawasan di wilayah IUP-nya sendiri, tentu hal ini akan berdampak positif bagi negara, PT Timah, dan masyarakat. Dan saya tegaskan kembali, jangan benturkan kami (karyawan PT Timah) dengan siapapun. IKT akan berdiri paling depan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan,” tegas Riki, Sabtu (13/9/2025).
IKT meyakini manajemen memiliki komitmen kuat menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan karyawan sebagai aset utama perusahaan.
Organisasi ini juga menyatakan siap mendukung langkah manajemen dalam meningkatkan kinerja, produktivitas, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan agar potensi PHK bisa dihindari.
Adapun sejumlah langkah solutif yang didorong IKT antara lain optimalisasi produksi di wilayah IUP, pengendalian biaya non-esensial tanpa mengurangi hak-hak dasar karyawan, peningkatan koordinasi dengan mitra usaha agar sesuai hukum, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas ilegal di wilayah pertambangan perusahaan.
Lebih lanjut, IKT berharap dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi berkelanjutan dalam perbaikan tata kelola pertimahan.
“Kami menghimbau seluruh karyawan, keluarga, dan masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. IKT akan terus mengawal, berdialog, dan menyuarakan aspirasi demi kepastian kerja dan keberlanjutan perusahaan,” tambah Riki. (*)
