Program MBG Belum Merata di Pangkalpinang, Ini Penjelasan Dinas Pendidikan
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat kini mulai dirasakan sebagian sekolah di Kota Pangkalpinang, khususnya di jenjang SMP. Namun, sejumlah SD negeri di kota ini mengaku belum mendapatkan program tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Erwandy, menjelaskan bahwa penentuan sekolah penerima program MBG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui aplikasi SPPG. Dinas Pendidikan, kata dia, hanya berperan sebagai penerima manfaat dan penyedia data pendukung.
“Jadi gini, untuk kewenangan MBG itu ada di BGN, Badan Gizi Nasional, yang aplikasinya dijalankan melalui SPPG. Kami di Dinas Pendidikan hanya penerima manfaat. Tugas kami menyiapkan data misalnya, sekolah di kecamatan ini ada berapa, jumlah muridnya berapa lalu kami serahkan ke BGN,” jelas Erwandy kepada Mediaqu.id, Rabu (22/10/2025).
Ia menegaskan, dinas pendidikan tidak memiliki kewenangan menentukan sekolah mana yang mendapat jatah MBG terlebih dahulu. Semua keputusan sepenuhnya diambil oleh pihak BGN dan SPPG berdasarkan hasil verifikasi dan kesiapan lokasi.
“Yang menentukan titik dan sekolah-sekolah mana yang menerima itu BGN dan SPPG. Kami hanya menunggu dan memastikan data sekolah lengkap. Jadi kalau ada sekolah yang belum dapat, itu bukan karena kami pilih kasih, tapi memang programnya bertahap,” ujarnya.
Menurut Erwandy, hingga saat ini sekitar 15 ribu siswa di Pangkalpinang sudah menerima manfaat program MBG, dari total 39.800 lebih siswa tingkat TK, SD, dan SMP. Artinya, masih ada sejumlah sekolah yang belum tersentuh program tersebut.
“Memang ada yang tertinggal, tapi program ini berjalan bertahap. Kita juga akan lakukan review bersama BGN. Nanti pasti akan ada penambahan titik sekolah penerima,” katanya.
Erwandy mencontohkan, ada beberapa SMP yang sudah lebih dulu menerima MBG sejak sebulan lalu. Sementara SD negeri masih menunggu giliran karena proses pemetaan dan kesiapan lokasi dari pihak SPPG.
“Program ini tidak bisa langsung merata karena bergantung pada kesiapan dari BGN dan SPPG. Kami harap masyarakat dan sekolah bisa memahami. Semua akan kebagian sesuai tahapan,” tutup Erwandy. (Suf)
