Antrean Panjang di SPBU Kampak Pangkalpinang, Diduga Akibat Maraknya Pengerit BBM Bersubsidi
PANGKALPINANG – Antrean kendaraan kembali mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Fatmawati, Kampak, Kota Pangkalpinang, Rabu (12/11/2025).
Kondisi ini memicu kemacetan di sekitar lokasi dan menimbulkan dugaan kuat adanya praktik pengeritan atau penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, baik jenis Bio Solar maupun Pertalite.
Dilansir dari Babelaktual.com jaringan Buletinexpres.com, pantauan di lapangan menunjukkan, puluhan truk besar hingga mobil pribadi berjejer di bahu jalan sejak pagi hari.
Antrean panjang ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga meresahkan warga yang setiap hari melintas menuju tempat kerja dan sekolah.
“Mobil-mobil kecil seperti Panther itu bisa bolak-balik isi Pertalite. Kami curiga tangkinya dimodifikasi untuk menampung lebih banyak BBM bersubsidi,” kata salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, Rabu (12/11/2025).
Menurut warga, fenomena pengerit BBM Pangkalpinang ini bukan hal baru. Aktivitas tersebut diduga dilakukan secara terorganisir dan semakin marak seiring lemahnya pengawasan serta celah dalam sistem digitalisasi pembelian melalui aplikasi MyPertamina.
Penerapan sistem digital MyPertamina sejatinya dimaksudkan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi berdasarkan kuota harian kendaraan. Namun, di lapangan, sistem tersebut tampak mudah disiasati.
Dugaan sementara mengarah pada praktik penyalahgunaan kode QR, baik dengan cara dipinjamkan, diduplikasi, atau bahkan dijual. Hal inilah yang memungkinkan para pengerit mengisi BBM bersubsidi berkali-kali tanpa terdeteksi oleh sistem.
“Sudah hampir setiap hari antrean panjang. Truk dan mobil kecil parkir sembarangan sampai makan badan jalan,” ujar warga lainnya yang berdagang di sekitar lokasi SPBU Fatmawati.
Situasi ini membuat masyarakat mempertanyakan sejauh mana efektivitas sistem MyPertamina dalam mencegah kebocoran subsidi dan memastikan distribusi tepat sasaran.
Upaya konfirmasi kepada pengelola SPBU 24.331144, Arafat, belum membuahkan hasil. Ia belum merespons panggilan telepon maupun pesan singkat yang dikirimkan tim media.
Sementara itu, Kapolsek Gerunggang, IPTU Sri Widodo, memberikan jawaban singkat ketika dimintai tanggapan.
“Terima kasih, Bang,” ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut terkait langkah penertiban atau pengawasan di lapangan.
Dari pihak Pertamina wilayah Bangka, pernyataan resmi juga belum disampaikan. “Kami siapkan dulu, Mas, statemennya ya,” kata seorang perwakilan Pertamina saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).
Publik mendesak agar pihak berwenang segera melakukan penertiban terhadap praktik pengeritan BBM yang kian terbuka. Jika dibiarkan, dikhawatirkan kelangkaan BBM subsidi akan terus terjadi, berdampak pada naiknya harga eceran di masyarakat serta merugikan pelaku usaha kecil.
Kondisi di SPBU Fatmawati ini menjadi gambaran bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Bangka Belitung masih perlu diperketat, baik dari sisi sistem maupun penegakan hukum di lapangan. (***)
