Sisa Tagihan Rp5,8 Miliar Wahana Bianglala–Rainbow di Basel Masih Menggantung
BANGKA SELATAN, MEDIAQU.id — Proyek Wahana Bianglala dan Rainbow Slide di Simpang Lima Toboali memang meriah saat dibuka, namun di balik gemerlapnya, tersisa persoalan besar yang hingga kini belum dibereskan, yaitu tagihan Rp5,8 miliar yang tak kunjung dibayar Pemkab Bangka Selatan. Informasi ini dilansir dari Mercusuar.net.
Kepala Dinas Parpora Bangka Selatan, Evi Sastra, tak menampik bahwa pembayaran itu masih mandek. Ia memastikan pemerintah daerah baru bisa melunasinya dua tahun setelah kontrak berjalan, tepatnya pada tahun 2026.
“Rencananya kita bayar pada tahun depan, tahun 2026,” ujar Evi saat dimintai konfirmasi, Selasa (18/11).
Pernyataan ini menguatkan kabar bahwa pihak ketiga sudah beberapa kali meminta pelunasan, namun Pemkab Basel belum mampu mengeksekusi kewajibannya.
“Pihak ketiga sudah mengajukan tagihan kekurangannya, tapi memang belum bisa kita bayarkan,” katanya.
Faktanya, sisa tagihan Rp5,8 miliar bukan angka kecil. Apalagi, proyek hiburan tersebut berasal dari kontrak bernilai sekitar Rp8,3 miliar yang ditandatangani pada 29 April 2024. Artinya, lebih dari separuh nilai kontrak masih menggantung.
Evi berharap rencana pembayaran tahun 2026 tidak kembali tersendat.
“Semoga tidak ada halangan untuk membayar sisa tagihan itu,” ujarnya.
Sementara itu, pihak ketiga yang menangani proyek masih belum memberikan tanggapan saat dihubungi. Namun, sumber internal menyebut keterlambatan pembayaran ini sudah berulang kali menjadi keluhan.
Dengan angka miliaran rupiah yang lama tak tersentuh, publik pun mulai mempertanyakan:
Bagaimana proyek megah bisa jalan mulus, sementara pembayarannya tersendat begitu panjang?
Diberitakan sebelumnya, Wahana Bianglala di Simpang Lima Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih belum bisa beroperasi meskipun pembangunannya telah selesai.
Kendala utama yang menghambat adalah belum adanya regulasi yang mengatur pengoperasian dan penarikan retribusi dari wahana, dan masih menunggu hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Padahal, Bianglala yang telah diresmikan pada Sabtu malam (8/2/2025) ini dirancang sebagai ikon pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan ke daerah ini.
Menurut Ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Bangka Selatan, Wendy, pembangunan Bianglala bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata, bukan sekadar menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tujuan utama Bianglala adalah mendorong pertumbuhan pariwisata Bangka Selatan. Kami berharap wahana ini bisa menarik wisatawan dari luar daerah, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, termasuk UMKM,” jelas Wendy kepada Mediaqu.id, Selasa (11/3/2025).
Meski pembangunan fisik telah rampung, operasional Bianglala masih terganjal oleh belum adanya aturan yang mengatur penarikan retribusi.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan saat ini masih menunggu penyelesaian regulasi tersebut sebelum wahana ini bisa dibuka untuk umum.
“Jadi saat ini masih menunggu regulasi yang mengatur mekanisme penarikan retribusi dan masih menunggu hasil penilaian dari KPKNL, Ini menjadi kendala utama saat ini,” ujar Wendy.
Sementara terkait beredar isu di masyarakat bahwa keterlambatan operasional Bianglala disebabkan oleh utang Pemkab Bangka Selatan kepada pihak kontraktor yang mengerjakan proyek di kawasan tersebut. Namun, hal ini dibantah tegas oleh Wendy.
“Tidak ada utang yang menghambat. Keterlambatan ini murni karena kendala teknis dan regulasi. Anggaran untuk Bianglala seharusnya sudah dialokasikan sejak 2024, tetapi karena ada penundaan, pembayarannya akan dilakukan pada 2025 sesuai perubahan APBD,” beber Wendy.
Bianglala ini diharapkannya menjadi ikon pariwisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Toboali, Dengan ketinggian yang cukup signifikan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat diharapkan bisa lebih baik agar pembangunan daerah, termasuk pelayanan publik, bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kami berharap pelayanan publik bisa lebih responsif, sesuai dengan visi pemerintahan Riza-Debby untuk memajukan Bangka Selatan,” tambah Wendy.
Dengan adanya Bianglala, diharapkan juga Bangka Selatan bisa menjadi destinasi wisata yang lebih menarik, memberikan dampak positif bagi perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami berharap regulasi yang diperlukan bisa segera diselesaikan agar wahana ini bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Wendy. (Suf)
