PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani menegaskan bahwa hasil reses yang disampaikan DPRD Babel memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung oleh para legislator dinilai mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut disampaikan Hidayat saat menghadiri rapat paripurna DPRD Babel dengan agenda penyampaian laporan hasil reses anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, reses bukan sekadar kewajiban formal DPRD, melainkan jembatan penting antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
“Masukan dari hasil reses ini sangat berarti bagi pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan DPRD merupakan suara masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Hidayat.
Gubernur menjelaskan, beragam persoalan yang muncul selama reses, seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga persoalan ekonomi masyarakat, akan menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah.
Pemerintah Provinsi Babel, kata dia, akan mempelajari dan memilah aspirasi tersebut agar dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta prioritas pembangunan daerah.
Hidayat juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menilai kolaborasi yang kuat akan meminimalkan kesenjangan antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. DPRD memiliki peran strategis sebagai penyambung lidah masyarakat, dan pemerintah berkewajiban menindaklanjuti aspirasi tersebut secara proporsional,” katanya.
Lebih lanjut, Hidayat menyampaikan bahwa hasil reses DPRD akan menjadi salah satu referensi dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta penyusunan dokumen perencanaan daerah ke depan.
“Kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi berbasis kebutuhan nyata masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hidayat juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan yang disampaikan DPRD.
Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mendengar dan merespons aspirasi warga.
Pemerintah Provinsi Babel, lanjut Hidayat, berkomitmen memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan DPRD agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Harapanya sinergi yang terbangun dapat mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya. (Suf)
