Bianglala Mangkrak Tiga Hari, Disparpora Basel Turun Setelah Disorot
BANGKA SELATAN, MEDIAQU.id – Wahana Bianglala di kawasan Simpang Lima Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, terpantau tidak beroperasi selama tiga hari berturut-turut, terhitung sejak Senin hingga Rabu, 2–4 Februari 2026.
Kondisi tersebut memicu sorotan publik, mengingat Bianglala merupakan salah satu ikon hiburan baru di pusat Kota Toboali.
Pantauan di lapangan menunjukkan wahana Bianglala tampak mangkrak tanpa aktivitas. Padahal, kawasan Simpang Lima tetap ramai dikunjungi warga, khususnya pada sore hingga malam hari.
Tidak beroperasinya wahana ini pun menimbulkan tanda tanya masyarakat terkait pengelolaan dan keberlanjutan fasilitas hiburan tersebut.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bangka Selatan, Evi Sastra, mengaku pihaknya baru akan melakukan pengecekan ke pengelola wahana.
“Kita masih mengecek ke pengelola,” ujar Evi Sastra kepada Mediaqu.id melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/2/2026).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi terkait penyebab terhentinya operasional wahana Bianglala. Padahal, wahana ini diresmikan pada 8 Februari 2025 dan digadang-gadang sebagai ikon pariwisata baru Bangka Selatan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Toboali.
Sementara itu, pihak pengelola wahana Bianglala juga belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penghentian operasional tersebut.
Diberitakan sebelumnya, proyek Wahana Bianglala dan Rainbow Slide di Simpang Lima Toboali menyisakan persoalan serius, khususnya terkait sisa pembayaran proyek yang hingga kini belum tuntas.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tercatat masih memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp5.840.709.000.
Kepala Disparpora Bangka Selatan, Evi Sastra, membenarkan adanya sisa pembayaran tersebut. Ia menyebut proses pembayaran masih berjalan dan belum dapat memastikan kapan pelunasan dilakukan.
“Untuk sisa pembayaran Bianglala masih berproses,” ujar Evi Sastra kepada Mediaqu.id, Rabu (21/1/2026).
Menurut Evi, permintaan pembayaran telah diajukan ke Badan Keuangan Daerah (Bakuda), namun hingga kini belum ada kepastian waktu pencairan anggaran.
Terkait perawatan wahana, Evi menegaskan Disparpora tidak menganggarkan biaya pemeliharaan karena pengelolaan wahana diserahkan kepada pihak pengelola.
“Tidak ada anggaran pemeliharaan dari kami karena dikelola oleh pihak pengelola,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, proyek Wahana Bianglala dan Rainbow Slide di Simpang Lima Toboali sempat menuai perhatian publik saat peresmian karena tampil megah dan disebut sebagai ikon pariwisata baru Bangka Selatan.
Namun di balik kemeriahan tersebut, muncul persoalan pembayaran yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Pihak ketiga bahkan disebut telah berulang kali mengajukan permintaan pelunasan. Terakhir, mereka meminta kepastian pembayaran pada Januari 2026, namun hingga kini belum terealisasi.
Proyek hiburan tersebut berasal dari kontrak senilai Rp8.343.870.000 yang ditandatangani pada 29 April 2024. Dari nilai tersebut, uang muka 30 persen sebesar Rp2.503.161.000 telah dibayarkan, sementara sisa Rp5.840.709.000 atau lebih dari separuh nilai kontrak masih menggantung.
Selain persoalan pembayaran, proyek ini juga disorot dari sisi pengadaan. Berdasarkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), pekerjaan utama proyek dilarang untuk disubkontrakkan kepada pihak lain.
Namun, mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, penyedia jasa PT MCPI disebut tidak memiliki kompetensi untuk mengadakan barang langsung dari luar negeri.
Meski demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap melanjutkan proses pengadaan meskipun mengetahui adanya subkontrak pekerjaan utama kepada PT MAK yang bukan peserta lelang.
Akibatnya, barang yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak sesuai dengan dokumen penawaran. Dalam dokumen penawaran, PT MCPI menawarkan wahana bermerek Beston, namun yang terpasang di lapangan justru bermerek Yueton. (Suf)
