Pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam Dikebut, Wali Kota Siapkan Opsi Daratan Baru
PANGKALPINANG, MEDIAQU.id – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam, Selasa malam (10/2/2026)..
Pertemuan di rumah dinas Wali Kota Pangkalpinang tersebut membahas kepastian ketersediaan lahan sebagai tindak lanjut rencana strategis yang masuk dalam RPJMN 2025–2029.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, menjelaskan bahwa pemerintah kota sebelumnya telah menyiapkan lahan di kawasan dekat Pasir Padi untuk mendukung pengembangan pelabuhan.
Lahan tersebut merupakan bagian dari proyek Waterfront City yang sempat dikerjasamakan melalui skema Bangun Guna Serah (BGS).
“Beberapa tahun lalu, karena tidak ada progres, pemerintah kota sempat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencabut BGS. Sesuai mekanisme, dilakukan mediasi. Dalam proses itu, pihak perusahaan akhirnya memenuhi kewajiban dan menunjukkan progres pembangunan, termasuk mengusulkan pembangunan TUKS,” ujar Saparudin usai audiensi.
Karena adanya perkembangan tersebut, lanjut dia, skema BGS dilanjutkan kembali hingga 2024. Di sisi lain, rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam telah tercantum dalam dokumen perencanaan nasional, sehingga membutuhkan dukungan lahan yang jelas dan legal.
Dalam pertemuan itu, Pemkot Pangkalpinang menawarkan alternatif lahan di bagian depan kawasan pelabuhan. Menurut Saparudin, secara fisik lahan tersebut telah mengalami penimbunan alami dan kini menjadi daratan baru.
