PT Timah Turun Tangan Keruk Muara Air Kantung, Jalur Nelayan Kembali Normal
BANGKA — PT Timah Tbk bersama mitra usaha melakukan pengerukan alur di Muara Air Kantung, Jelitik, Kabupaten Bangka, guna memperlancar akses nelayan sekaligus menunjang aktivitas pertambangan yang legal.
Pengerukan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan mitra usaha dan masyarakat setempat. Penanggung jawab operasional dari CV Tinspire Global Ventures, Hasanudin, mengatakan alat berat untuk kegiatan tersebut disediakan oleh PT Timah.
“Alat berat jenis PC disiapkan oleh PT Timah, sedangkan operasionalnya dilakukan secara gotong royong bersama penambang. Ini juga bentuk kepedulian terhadap nelayan agar jalur muara kembali lancar,” ujar Hasanudin.
Menurut dia, kondisi alur muara sebelumnya mengalami pendangkalan sehingga menyulitkan perahu nelayan untuk keluar-masuk. Dengan adanya pengerukan ini, diharapkan akses menjadi lebih aman dan efisien.
Salah satu mitra usaha, Ambo, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi antara pelaku usaha dan masyarakat.
“Ini kerja sama supaya alur bisa normal kembali, baik untuk nelayan maupun penambang. Jadi sama-sama terbantu,” katanya.
Di sisi lain, kepolisian memastikan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut berjalan sesuai ketentuan. Kabag Ops Polres Bangka AKP Astrian Tomi, atas izin Kapolres Bangka AKBP Deddy Dwitiya Putra, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan lapangan.
“Hasil pengecekan kami menunjukkan bahwa aktivitas ponton berada dalam wilayah IUP PT Timah dan dilengkapi dokumen yang sah serta dalam pengawasan,” ujar Astrian.
Ia menambahkan, pengawasan terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan kepentingan masyarakat sekitar, khususnya nelayan.
Kepolisian juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak melakukan aktivitas di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) serta tetap memperhatikan hak masyarakat terdampak.
“Harapannya situasi tetap kondusif, aktivitas berjalan sesuai aturan, dan nelayan tetap bisa beraktivitas dengan aman,” katanya.
Ke depan, pengawasan akan terus ditingkatkan guna memastikan seluruh kegiatan di wilayah tersebut tetap sesuai regulasi dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. (*)
