DPRD BabelHeadline

HUT ke-26 Babel, Eddy Iskandar Tegaskan Pengelolaan SDA Wajib Utamakan Warga Lokal

PANGKALPINANG, MEDIAQU.ID – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Eddy Iskandar, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Menurut Eddy, persoalan pemanfaatan sumber daya alam, baik di sektor pertambangan maupun kelautan, perlu dilihat dari sejauh mana aktivitas ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.

Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Paripurna DPRD Babel, Sabtu (21/11/2026).

Eddy mengatakan, pemanfaatan sumber daya alam pada prinsipnya dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Namun, persoalan dapat muncul ketika aktivitas ekonomi di suatu wilayah tidak memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat setempat.

“Ketika ada kelompok tertentu melakukan kegiatan pengambilan sumber daya di satu daerah, tetapi tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara luas, nah, ini menjadi persoalannya,” ujar Eddy.

Ia menilai, keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kepentingan masyarakat lokal menjadi hal penting dalam menentukan arah pengelolaan potensi daerah.

“Yang kita inginkan, sumber daya yang ada di daerah itu harus memberi manfaat besar kepada masyarakat lokalnya terlebih dahulu,” katanya.

Aspirasi Perubahan Zona Tambang Dibahas Desember

Terkait berkembangnya aspirasi masyarakat mengenai perubahan zona pertambangan menjadi zona nelayan, Eddy mengungkapkan bahwa pembahasan yang sebelumnya ditargetkan selesai sebelum 20 November belum dapat dituntaskan.

Menurut dia, perkembangan aspirasi tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga sejumlah kepala daerah kabupaten yang telah menyampaikan usulan resmi.

Baca juga  Lahan Sawah Terus Menyusut, KPK: Jangan Jadikan Perizinan Ladang Suap!

Kondisi tersebut membuat DPRD perlu mengakomodasi berbagai masukan sebelum melanjutkan pembahasan.

“Rencana awal memang sebulan kemarin harus selesai pembahasan itu. Tetapi kita melihat berbagai aspirasi muncul, bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari kepala daerah. Ini menjadi poin penting,” jelasnya.

Eddy berharap pembahasan tersebut dapat segera dilakukan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Ia menambahkan, DPRD tidak hanya mempertimbangkan aspirasi masyarakat, tetapi juga akan mengkaji daya dukung wilayah serta aspek teknis dari usulan perubahan zona tersebut.

Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa keputusan mengenai penentuan maupun perubahan zona tetap berada pada kementerian teknis yang berwenang.

“Seberapa besar yang bisa dialihkan atau tidak, itu kewenangan kementerian. Kita di DPRD provinsi hanya melakukan kegiatan sesuai kewenangan kita,” ujarnya.

DPRD Perjuangkan Kepentingan Nelayan dan Petani Sawit

Dalam kesempatan itu, Eddy juga memaparkan sejumlah hal yang menurutnya menjadi capaian DPRD Babel dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ia menilai peran DPRD tidak semestinya berhenti pada pelaksanaan tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. DPRD juga perlu hadir memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu contoh yang disampaikan Eddy adalah perjuangan menghadirkan pelayanan pembuatan pas pelabuhan bagi nelayan di Pangkalbalam.

Sebelumnya, selama sekitar 25 tahun sejak berdirinya Provinsi Babel, nelayan masih harus mengurus pembuatan pas pelabuhan melalui Palembang.

Melalui perjuangan anggota DPRD, pelayanan tersebut akhirnya dapat dilakukan di Pangkalbalam sehingga memudahkan nelayan dalam mengurus dokumen yang dibutuhkan.

1 2Laman berikutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!