PANGKALPINANG, MEDIAQU.id — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam menindaklanjuti sejumlah tuntutan mahasiswa terkait kesejahteraan tenaga honorer, pendidikan, dan perlindungan tenaga kerja di Bangka Belitung. Hal tersebut disampaikan Didit saat menerima aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (BEM KM UBB) di Gedung DPRD Babel, Rabu (6/5/2026). Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel itu, Didit menyampaikan beberapa poin strategis yang telah disepakati bersama pemerintah daerah untuk segera direalisasikan. “Kami bersama pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian bersama, terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat,” ujar Didit. Ia menjelaskan, salah satu poin utama yang disepakati yakni standarisasi gaji tenaga honorer sebesar Rp 2,9 juta. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen menghapus pungutan SPP dan memperluas program beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa berprestasi. Tak hanya itu, DPRD Babel juga meminta Dinas Tenaga Kerja meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang dinilai melanggar hak-hak pekerja, termasuk terkait keselamatan kerja dan kesejahteraan buruh. Sementara itu, Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan apresiasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif. Menurut dia, kritik dan masukan dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan pemerintah daerah. “Apa yang disampaikan mahasiswa hari ini menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat,” kata Hidayat. Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM KM UBB mendatangi kawasan Komplek Perkantoran Gubernur Babel sekitar pukul 15.45 WIB. Kedatangan massa aksi disambut langsung oleh jajaran pemerintah daerah dan DPRD Babel. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan, kesejahteraan guru honorer, hingga perlindungan terhadap tenaga kerja di Bangka Belitung. Presiden Mahasiswa UBB, Randi, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. “Kami ingin ada langkah konkret dari pemerintah, bukan hanya sekadar janji. Pendidikan harus merata hingga wilayah pelosok dan hak-hak buruh juga harus dilindungi,” ujar Randi. Aksi unjuk rasa berakhir sekitar pukul 17.45 WIB dalam situasi aman dan kondusif. Massa aksi membubarkan diri secara tertib setelah penandatanganan dokumen kesepakatan oleh pihak DPRD dan pemerintah daerah. (Suf)
