DPRD Babel Pastikan Lintas Kapal Dialihkan ke Pangkalbalam
Ia menjelaskan, perpindahan lintasan tersebut merupakan solusi sementara agar arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Pulau Bangka dan Belitung tetap berjalan.
Sebab, jalur penyeberangan melalui Pelabuhan Sadai selama ini menjadi salah satu urat nadi pengangkutan logistik, bahan pokok, hingga kendaraan angkutan barang.
“Kalau pelayanan berhenti terlalu lama, dampaknya bukan hanya dirasakan sopir, tetapi juga masyarakat karena distribusi barang bisa terganggu. Karena itu kami berharap operasional di Pangkalbalam dapat dimulai secepat mungkin,” katanya.
Di sisi lain, persoalan Pelabuhan Sadai dipastikan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Berdasarkan estimasi awal, perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur pelabuhan membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar.
Meski aset pelabuhan merupakan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan rehabilitasi permanen memerlukan dukungan anggaran serta persetujuan dari Kementerian Perhubungan.
Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan.
DPRD bersama Pemerintah Provinsi Babel berkomitmen terus mengawal percepatan perbaikan Pelabuhan Sadai melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Sementara itu, seluruh pihak diminta menjaga sinergi agar perpindahan layanan penyeberangan berlangsung lancar dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun pasokan logistik di wilayah Bangka Belitung. (Suf)
