Pemkot Pangkalpinang Evaluasi Inflasi dan Program MBG
PANGKALPINANG, MEDIAQU.ID — Harga daging ayam ras menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang setelah inflasi daerah itu mencapai 3,96 persen secara tahunan pada September 2026.
Kenaikan harga pangan tersebut dibahas dalam rapat teknis Kementerian Dalam Negeri yang juga mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Senin (5/0/2026).
Rapat digelar secara daring dan diikuti pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah Kota Pangkalpinang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Rico Ariputra.
Selain daging ayam ras, beras dan transportasi udara turut menjadi komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi Pangkalpinang.
Secara bulanan, inflasi pada September 2026 tercatat 0,44 persen. Sedangkan secara kumulatif sejak awal tahun mencapai 2,97 persen.
Rico mengatakan angka tersebut masih dalam kondisi yang terkendali. Meski begitu, pemerintah daerah tidak ingin mengabaikan pergerakan harga komoditas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah untuk Pangkalpinang secara umum masih terkendali,” kata Rico.
Ia mengatakan pemerintah terus mencermati pergerakan harga daging ayam ras, transportasi udara, dan beras.
Ketiga komoditas tersebut menjadi bagian dari pemantauan karena perubahannya dapat memengaruhi pengeluaran masyarakat.
Perhatian terhadap daging ayam ras semakin besar karena komoditas itu juga berkaitan dengan kebutuhan program MBG.
Dalam rapat Kemendagri, pemerintah membahas kenaikan harga ayam ras di sejumlah daerah yang salah satunya disebut berkaitan dengan meningkatnya permintaan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
“Untuk evaluasi MBG, fokusnya pada bagaimana daging ayam ras yang harganya tinggi di seluruh wilayah di Indonesia salah satunya dipicu oleh tingginya permintaan dari SPPG guna pemenuhan MBG,” ujar Rico.
Persoalan tersebut kini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah. Pemkot Pangkalpinang masih menunggu kebijakan pemerintah pusat mengenai bentuk intervensi yang akan dilakukan untuk merespons tingginya harga ayam ras.
Menurut Rico, persoalan harga pangan tidak berdiri sendiri. Distribusi menjadi salah satu mata rantai yang ikut menentukan harga komoditas ketika sampai ke konsumen.
Karena itu, pemerintah juga memantau perkembangan harga dan distribusi Bahan Bakar Minyak atau BBM.
Perubahan harga BBM berpotensi meningkatkan ongkos transportasi. Biaya tersebut kemudian dapat berpengaruh terhadap biaya distribusi barang dan pada akhirnya tercermin dalam harga sejumlah kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama kementerian dan lembaga terkait telah membahas persoalan harga ayam ras dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
Forum tersebut membahas kemungkinan intervensi di tingkat daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga.
Pemkot Pangkalpinang kini melanjutkan pemantauan terhadap komoditas strategis, terutama pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi.
Pemerintah juga mencermati pasokan, distribusi, transportasi, serta perkembangan BBM.
Bagi pemerintah daerah, menjaga inflasi bukan hanya soal mempertahankan angka statistik.
Pergerakan harga pangan dan biaya distribusi pada akhirnya berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Suf)
