Pangkalpinang

APBD Rp927,44 Miliar, Wali Kota Saparudin Siapkan Prioritas Pembangunan Pangkalpinang

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap sektor-sektor strategis, terutama peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, kebersihan kota, serta penataan pasar tradisional.

Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penataan taman kota, pengembangan ruang terbuka publik, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Dalam sektor pendidikan, salah satu rencana yang menjadi perhatian adalah pembangunan SMP Negeri 12 Kota Pangkalpinang sebagai bagian dari upaya pemerataan infrastruktur pendidikan.

Berdasarkan hasil pembahasan, APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp865,91 miliar, terdiri atas PAD sebesar Rp279 miliar dan pendapatan transfer Rp586,91 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp927,44 miliar sehingga terdapat defisit anggaran Rp61,53 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp61,53 miliar.

Baca juga  Densus 88 Ajak 145 Anak Muda Babel Lawan Radikalisme Digital Lewat Video Kreatif

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Saparudin menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui pembenahan tata kelola pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi digital, penguatan pengawasan penerimaan, penyempurnaan regulasi, serta optimalisasi aset daerah.

Meski demikian, peningkatan pendapatan harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.

“Peningkatan pendapatan harus ditempuh secara adil dan proporsional, tanpa menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung beban secara berlebihan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Saparudin berharap kesepakatan APBD 2027 menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Setelah persetujuan bersama, Pemkot Pangkalpinang akan menyampaikan Raperda APBD 2027 beserta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Suf)

Laman sebelumnya 1 2

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!