Diskominfo Pangkalpinang Keluarkan Surat Edaran, Media Lokal Jadi Prioritas
Dalam surat edaran tersebut, Diskominfo menyebut kebijakan afirmasi merupakan tindak lanjut Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia serta Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 3 Tahun 2026.
Pemberian afirmasi dilakukan berdasarkan lokasi pekerjaan dengan mempertimbangkan ketersediaan pelaku usaha lokal yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut.
Ruang lingkup jasa publikasi media yang diatur juga cukup luas. Tidak hanya pemberitaan, tetapi mencakup jasa penerbitan, editorial, pariwisata, content creator, pengelolaan media sosial, talkshow, dialog interaktif, videotron, hingga iklan layanan masyarakat.
Diskominfo menyatakan akan melakukan verifikasi dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan kriteria media lokal tersebut.
Kebijakan ini diklaim bertujuan mewujudkan pengadaan jasa publikasi yang transparan, akuntabel, berpihak kepada pelaku usaha lokal, serta efektif dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
Namun, penerapan kebijakan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut mekanisme verifikasi, standar penilaian media lokal, serta pelaksanaan afirmasi agar tidak menimbulkan persoalan dalam persaingan antarpelaku usaha media.
Mediaqu.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Kota Pangkalpinang, Dedy Ristriyanto, terkait sejumlah ketentuan dalam surat edaran tersebut, termasuk mekanisme penerapan dan dampaknya terhadap media mitra pemerintah.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Dedy Ristriyanto belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan.
“Minta waktu ya pak. Lagi dinas di Jambi”” ujarnya melalui via WhatsApp, Rabu (18/11/2026).
Penjelasan dari Diskominfo diperlukan agar pelaksanaan kebijakan ini benar-benar berjalan transparan, memiliki ukuran yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Suf)




