Hidayat Arsani Nahkodai Abpenas Babel, Siap Kawal Program Strategis Presiden Prabowo
PANGKALPINANG,MEDIAQU.id — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, resmi dilantik sebagai Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpenas) Provinsi Babel). Pelantikan berlangsung di BKPSDMD Provinsi Babel, Rabu (19/11/2025).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Abpenas, Indra Utama. Momen ini sekaligus menandai hadirnya kepemimpinan baru organisasi yang menaungi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Bangka Belitung.
Usai dilantik, Hidayat Arsani menegaskan dirinya siap memperkuat tata kelola desa. Ia menyebut sektor alam, pemerintahan, hingga keamanan harus terjaga agar pembangunan berjalan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Perjalanan itu dari pemerintah, dari sumber alamnya, dari kriminalnya, semua harus terjaga dengan baik. Kita ingin semuanya berjalan lancar, sesuai aturan dan harapan Pak Presiden. Desa harus maju,” tegasnya.
Hidayat juga menyampaikan bahwa pengawasan program prioritas nasional akan dibenahi. Termasuk peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi desa, hingga pengawasan program yang sudah digulirkan pemerintah pusat.
“Kita akan benahi semuanya, dari alam, peningkatan, pertumbuhan, sampai SDM. Pempras ini bagian dari pengawas Koperasi Merah Putih yang dibentuk Presiden. Kita ingin berjalan baik dan sesuai harapan masyarakat Bangka Belitung,” ujarnya.
Hidayat Arsani mengatakan bahwa tugas utama Abpenas dan BPD adalah menjaga desa agar tidak terpuruk, tetapi menjadi desa yang makmur dan kuat secara ekonomi maupun sosial.
“Kerja kita adalah menjaga desa. Desa ini mau hancur atau makmur, itu tergantung kita. Kita menjaga desa dalam segala aspek, termasuk ketika ada warga yang melahirkan tengah malam. Semua ini sudah diatur dalam undang-undang. Ke depan kita akan bekerja sama dengan DPRD untuk memperkuat regulasi desa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa desa kini memiliki peran besar dalam menggaungkan nama Bangka Belitung melalui keberadaan Koperasi Merah Putih, di mana kepala desa dan ketua DPD ikut bertanggung jawab dalam pengawasan.
“Desa punya Koperasi Merah Putih. Ada kepala desa, ada ketua DPD, ada pengawasan. Jangan sampai terjadi penjualan tanah atau lahan tanpa kajian. Hari ini saja ada 12 PC yang bermasalah. Ini memalukan. Dinas pertambangan pun sering tidak tahu. Semua tidak tahu. Karena tidak ada pengawasan,” tegasnya.
Ia menyinggung bahwa berbagai pejabat tinggi negara pernah turun ke daerah hanya karena lemahnya pengawasan desa.
“Sampai Menhan datang, Jaksa Agung datang, Panglima TNI datang, semuanya gara-gara tidak ada pengawasan. Jaga desa itu bukan jaga padi saja, bukan jaga pohon. Kita menjaga kriminalitas, ibadah, ekonomi, bahkan ancaman terorisme. Semuanya,” katanya.
Hidayat menyebut bahwa semangat menjaga desa harus menjadi warisan dan amal yang berkelanjutan.
