Debby Harap Penghargaan KUR Jadi Motivasi Pembangunan Ekonomi Daerah
“Untuk mengantisipasi ketidakpastian, belanja harus sesuai prioritas dan berfokus pada hasil. Kami juga perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan tata kelola yang baik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Yang terpenting, kita harus menjaga agar tidak ada korupsi,” tegas Sugito.
Edih Mulyadi, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Babel, juga menjelaskan proses penyerahan DIPA yang kini dilakukan secara digital.
Proses ini telah disederhanakan dari 12 tahap menjadi hanya 4 tahap saja, melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Negara).
“Penyederhanaan ini akan mempercepat proses pengesahan DIPA dan memudahkan pengelolaan anggaran,” kata Edih.
Dalam kesempatan ini, Edih juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola dari APBN berasal dari pajak rakyat, dan seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
“Seperti amanat Ibu Menteri Keuangan, setiap rupiah yang dikelola harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Integritas dan transparansi harus dijaga dengan baik,” tambah Edih. (Suf)
