Pemkab Basel Terus Perjuangkan Status Tenaga Honorer di Tengah Keterbatasan Anggaran
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memilih untuk tidak merumahkan tenaga honorer, meskipun beberapa daerah lain terpaksa mengambil langkah tersebut karena keterbatasan anggaran.
Kebijakan ini diambil sebagai komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan kepastian status bagi tenaga honorer.
“Kami memahami betul kondisi yang dihadapi tenaga honorer. Oleh karena itu, kami akan terus berjuang demi kesejahteraan mereka, meskipun menghadapi berbagai tantangan,” lanjut Suprayitno.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap upaya ini berdampak positif bagi status dan kesejahteraan tenaga honorer, serta berkontribusi lebih baik bagi pembangunan daerah.
Sebelumnya, puluhan tenaga honorer di Kabupaten Bangka Selatan melakukan audiensi dengan DPRD Bangka Selatan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tuntutan utama mereka adalah
- Pengangkatan PPPK Penuh Waktu: Tenaga honorer kategori R3 yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap pertama menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
- Penolakan PPPK Paruh Waktu: Mereka menolak pengangkatan PPPK paruh waktu dan bersikeras agar seluruh honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) diangkat menjadi PPPK penuh waktu. (Suf)
