“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6–8 persen per tahun menuju Indonesia Emas 2045. APBN dan APBD harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5,03 persen dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp12.920,28 triliun berdasarkan harga konstan.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, kebijakan fiskal 2025 diarahkan pada peningkatan investasi, penguatan belanja pemerintah, dan dorongan terhadap sektor konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54 persen terhadap PDB.
Ia juga menekankan bahwa APBN akan digunakan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.
“Ekonomi tumbuh berarti lebih banyak produksi, lebih banyak lapangan pekerjaan, dan tingkat kemiskinan turun,” ujarnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan harga barang dan jasa.
Oleh karena itu, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) akan lebih diarahkan pada sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas belanja APBD.
“Transfer ke daerah harus lebih efektif dan efisien agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” kata Sri Mulyani.
Dalam APBN 2025, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan bagi ibu hamil, balita, dan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta menekan angka putus sekolah.
Selain itu, sektor ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama, dengan kebijakan diversifikasi pangan dan pengembangan food estate untuk memastikan ketersediaan pangan nasional.
Sejalan dengan arahan Presiden, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam penggunaan APBD.
“Belanja yang tidak produktif seperti perjalanan dinas dan honorarium harus dikurangi, sehingga anggaran dapat dialokasikan ke program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong pembiayaan inovatif melalui obligasi daerah, sukuk daerah, serta skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
Sri Mulyani menegaskan bahwa inflasi nasional terus menurun dan menunjukkan stabilitas harga. Namun, masih ada tantangan dalam pengendalian harga di beberapa wilayah akibat keterbatasan infrastruktur dan pasokan komoditas pangan.
“Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kestabilan harga dan inflasi. Koordinasi kebijakan pusat dan daerah harus terus diperkuat,” katanya.
Menutup paparannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh kebijakan APBN 2025 disusun untuk mendukung target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
“Indonesia bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Mari kita bekerja sama, membangun ekonomi yang kuat, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)
