Ketua TPP Basel Bantah Isu Utang Jadi Penghambat Bianglala Belum Beroperasi
Sementara terkait beredar isu di masyarakat bahwa keterlambatan operasional Bianglala disebabkan oleh utang Pemkab Bangka Selatan kepada pihak kontraktor yang mengerjakan proyek di kawasan tersebut. Namun, hal ini dibantah tegas oleh Wendy.
“Tidak ada utang yang menghambat. Keterlambatan ini murni karena kendala teknis dan regulasi. Anggaran untuk Bianglala seharusnya sudah dialokasikan sejak 2024, tetapi karena ada penundaan, pembayarannya akan dilakukan pada 2025 sesuai perubahan APBD,” beber Wendy.
Bianglala ini diharapkannya menjadi ikon pariwisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Toboali, Dengan ketinggian yang cukup signifikan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat diharapkan bisa lebih baik agar pembangunan daerah, termasuk pelayanan publik, bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kami berharap pelayanan publik bisa lebih responsif, sesuai dengan visi pemerintahan Riza-Debby untuk memajukan Bangka Selatan,” tambah Wendy.
Dengan adanya Bianglala, diharapkan juga Bangka Selatan bisa menjadi destinasi wisata yang lebih menarik, memberikan dampak positif bagi perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami berharap regulasi yang diperlukan bisa segera diselesaikan agar wahana ini bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Wendy. (Suf)
