DPRD Basel Soroti Dugaan Jual Beli Lahan Negara, Tunggu Laporan Investigasi Pemkab
Bendungan tersebut diketahui dibangun pada tahun 2017–2018 dan berfungsi sebagai sumber utama pengairan sawah bagi petani di sekitarnya.
“Sekarang kami sulit mengalirkan air ke sawah karena kebun sawit sudah mengapit area bendungan. Ini membuat kami kesulitan bercocok tanam,” keluh salah satu petani dalam rapat tersebut.
Dampak dari aktivitas perkebunan tersebut tak hanya mengganggu aliran irigasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan di sekitar DAS Mentukul.
Warga meminta agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan fungsi bendungan dan menjamin kelangsungan hidup para petani.
DPRD Bangka Selatan menegaskan akan menindaklanjuti permasalahan ini secara serius. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum, pihaknya siap merekomendasikan langkah hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal keberlangsungan hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kami akan kawal persoalan ini sampai tuntas,” ujar Erwin, Ketua DPRD Bangka Selatan.
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mengembalikan hak atas tanah negara dan memastikan keberlangsungan penghidupan petani lokal. (Suf)
